Presiden Terpilih Diharapkan Tetap Perkuat Sistem Pemerintahan Presidensial

Presiden Terpilih Diharapkan Tetap Perkuat Sistem Pemerintahan Presidensial

Oleh : Surya

Senin | 02-06-2014 | 17:47 WIB

Ketua Tim Kajian MPR Jafar Hafsah

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Tim Kajian MPR RI Jafar Hafsah meminta presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 9 Juli mendatang agar sistem pemerintahan presidensial tetap diperkuat, bukan diganti dengan sistem parlementer.

Sebab, UUD 1945 tidak mengatur mengenai pemakzulan atau pelengseran, sehingga tidak bisa begitu saja menjatuhkan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu di tengah jalan.

"Kita akui sistem presidensil selama ini masih berbau parlementer. Apalagi dalam pengusungan capres dan cawapres disyaratkan UU Pemilu harus didukung oleh 20 % kursi DPR RI atau 25 persen hasil suara pemilu. Jadi, partai sebesar PDIP pun tak bisa mengusung capres-cawapres sendiri," kata Jafar di Jakarta, Senin (2/6/2014).

Dalam diskusi 'Pilpres 2014 Upaya Penguatan Sistem Presidensil' bersama pengamat politik LIPI Indria Samego, pengamat Charta Politika Arya Fernandez, Jafar mengatakan, pemerintah dan DPR ke depan harus sepakat memperkuat sistem presidensil tersebut.

"Hanya akan lebih baik kalau koalisi itu diikuti oleh kekuatan parlemen termasuk ketika suatu keputusan harus divoting, agar program pemerintahan yang dijalankan berjalan baik," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sedangkan Arya Fernandez mengatakan, sulit untuk mewujudkan pemerintahan sistem presidensial karena Pilpres 2014 masih diwarnai transaksi politik saat mencari teman berkoalisi.

"Mustahil tak ada transaksi politik. Kalaupun menteri, yang penting figur yang mempunyai kapasitas, integritas, track record, dan kompetensi. Bahkan capres bisa membentuk kabinet bayangan agar rakyat sudah bisa mengevaluasi jika terpilih," kata Arya.

Sementara itu, Indria Samego berharap Pilpres 2014 menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat, sehingga dapat mempertahankan sistem presidensil yang menjadikan pemerintahan lebih efektif.

"Jika sukses, sekaligus sebagai bukti pada dunia atas tesis-tesis tentang suksesi di Indonesia yang selalu diwarnai pertumpahan darah. Tapi, tidak demikian ketika Pilpres secara langsung oleh rakyat," kata Indria.

Menurutnya, suksesi tanpa pertumpahan darah bisa dimulai pada Pilpres 2014 ini, karena Indonesia selalu diidentikkan oleh dunia internasional, jika terjadi suksesi akan terjadi pertumpahan darah.

"Memang. demokrasi itu ditandai konstelasi dan ada yang menang dan kalah. Tapi, bukan perang, karena kalau perang akan ada pemisahan pasca Pilpres. Bahwa menjadi pemimpin Indonesia itu tidak mudah, mengingat bangsa ini sangat heterogen, jangan samakan dengan Singapura, Malaysia, dan negara lain. Tapi jangan ada pertumbahan daerah," katanya.

Editor : Surya