BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kekhawatiran masyarakat jika Prabowo Subianto terpilih akan mengekang kebebasan pers, karena sebagai militer yang bersikap keras, dibantah Ketua DPP Gerindra Martin Hutabarat. Dia meyakinkan, jika Prabowo justru akan mendukung kebebasan pers. Mengapa? Pers sudah memiliki UU Pers, dan tidak mungkin presiden akan melawan kekuatan global.

"Prabowo itu tidak anti kebebasan pers. Itu tidak sulit, karena pers sudah diikat oleh UU Pers dan globalisasi. UU Pers itu dibahas oleh DPR RI, dan pasca reformasi ini mustahil presiden terpilih 2014 ini akan mundur ke belakang. Jadi, presiden saat ini tidak berdaya menghadapi pers," tegas Martin dalam dialog 'Pemilu 9 Juli 2014: Kompetisi para capres-cawapres' bersama anggota DPD RI Abraham Liyanto, Ruhut Sitompul Jubir Demokrat, dan Panji Anugrah Permana pengajar FISIP UI di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Justru kata Martin, pers maju itu menjadikan dunia ini juga maju dan modern. Sehingga, yang terjadi kemungkinan terjadi pengekangan pers itu dari pemilik modal, yang berorientasi mengeruk keuntungan. Karena itu dia yakin Prabowo mendukung kebebasan pers, karena dia tak pernah ragu menjawab kepentingan bangsa.

"Yang penting dalam kampanye harus sama-sama memprioritaskan visi dan misi capres-cawapres, agar rakyat bisa membedakan masing-masing capres-cawapres, sehingga menjadi indikator untuk 5 tahun ke depan. Karena itu, harus ada ruang debat publik, agar terlihat mana capres yang akan dipilih," ujarnya.

Menyinggung menteri utama yang disebut-sebut akan menjadi menteri utama dalam pemerintahan Prabowo-Hatta, menurut Martin, Golkar sebagai partai terbesar kedua setelah PDI Perjuangan, dan sudah berpengalaman lama, memiliki jaringan yang luas, maka harus dihormati. "Kalau cawapres sudah terisi dengan Hatta, Menko sudah sering, maka akan diberi jabatan untuk memberi nasihat pada menteri-menteri maupun presiden," tambahnya.

Editor: Dodo