Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Presiden Terpilih Harus Berani Susun Zaken Kabinet
Oleh : Surya
Minggu | 18-05-2014 | 20:55 WIB
diskusi1.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang harus berani membentuk kabinet kerja, professional atau zaken kabinet, bukan kabinet 'dagang sapi' seperti dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu agar jalannya pemerintahan lebih efisien dan efektif, sehingga tujuan bernegara khususnya dalam mensejahterakan rakyat akan tercapai. 

"Karena itu dalam berkoalisi jangan membicarakan saham politik, agar terhindar dari bentuk kabinet politik seperti dalam 10 tahun pemerintahan SBY," kata Ketua Bappilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Minggu (18/5/2014).

Dalam diskusi 'Menakar Integritas dan Masa Depan Pemerintah Produk Pilpres 2014' itu, Ferry mengatakan, bahwa calon presiden (capres) harus berani menawarkan koalisi seperti supermarket, dimana-mana barang-barang sudah ditentukan harganya, serta tidak ada tawar menawar atau kompromi politik lagi. 

"Kalau koalisi masih bicara pembagian kekuasaan sebaiknya ditinggalkan. Kita harus berani membentuk koalisi model baru dan modern untuk efektifitas pemerintahan dengan sistem presidensial," kata Ferry.

Menurut Ferry, dalam kabinet presidensial, para pembantu presiden atau menteri harus menunjukkan kinerja dan prestasi, bukan hanya bersikap manis untuk mengambil hati presiden.  

"JIka terbukti tidak mampu, maka harus diganti dengan orang yang lebih professional," katanya.  

Sedangkan pengamat Demografi Universitas Indonesia (UI) Sonny B Harmadi mengatakan, presiden terpilih tidak perlu terus menerus membicarakan hasil pemilu, melainkan harus membicarakan strateginya dalam mensejahgterakan seperti penuntasan masalah data kependudukan. 

"DPT itu tiap tahun diperbaiki dengan dana triliunan rupiah. Padahal, Indonesia akan mejadi 10 negara besar dunia, maka kalau kependudukannya tidak beres, kita akan mundur," kata Sonny. 

Perbaikan data kependudukan itu, kata Sonny, dibutuhkan dalam menyusun program ekonomi guna mengetahui jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.  

"Untuk itu dibutuhkan tim ekonomi yang professional atau zaken kabinet, agar negara ini menghasilkan generasi yang kuat, cerdas, jujur, amanah, mandiri, dan maju," ujarnya.  

Karena itu, kata Sonny, tim ekonominya harus benar-benar berpengalaman, professional, tak punya beban masa lalu, visioner dan berorientasi ke depan. 

"Kelompok akademisi harus diberi tempat. Jadi, Capres terpilih harus memberi tempat pada kelompok akademisi yang memang berpengalaman kompeten, dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa ini," katanya.  

Sementara pengamat Universitas Paramadhina Herdi Hazard mengatakan, kabinet pemerintahan SBY telah mengecewakan masyarakat dan menghasilkan kabinet  transaksional, kriminal, serta koruptor. 

Sehingga kabinet hasil Pilpres 9 Juli mendatang harus kabinet kerja, bukan kabinet politik sehingga tidak ada politik transaksional yang dilakukan partai pendudukung koalisi.  

"Kalau Jokowi atau Prabowo terpilih kita ingin tunjukkan kredibilitas, truts, ini modal social capital tertinggi dalam politik. Bahwa Trisakti Bung Karno itu butuh komitmen dan integritas para menteri. Untuk itu sebelum membentuk cabinet, presiden terpilih perlu konsultasi dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan professional agar terbentk kabinet yang tangguh," kata Herdi.  

Politisi PKS Agus Purnomo menambahkan, kabinet mendatang harus ramping dan presidennya harus berani bukan seperti Presiden SBY, yang didalamnya juga terdapat PKS dalam koalisi pendukung pemerintahan saat ini. 

"Kalau mau revolusi kabinetnya harus ramping, capresnya harus berani. Sehingga diperkukan tes psikologi, karena 80 persen akan akurat baik track record, perilakunya, hartanya dan sebagainya. Presiden kedepan tantangannya lebih besar, sehingga diperlukan juga tim kabinet yang kreatif," kata Agus.  

Hal senada disampaikan Ketua Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) Adhie M Massardi. Adhie mengatakan, presiden terpilih harus berani di-impeachmet (mosi tidak percaya) DPR agar tidak menjadi kabinet jadi-jadian selama 10 tahun seperti terjadi dalam pemerintahan Presiden SBY yang tersandera kasus skandal Bank Century, kasus pajak dan lain-lain.
.
"Kalau takut di-impeachment DPR, berarti presiden berikut kabinet bentukannya juga akan merampok negara seperti selama ini. Siapun presiden terpilih jangan mengulang-ulangi kabinet jadi-jadian pemerintahan SBY," kata Adhie.  

Editor : Surya

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB