Proyek Pembangunan Terowongan dan Jembatan Senilai Rp30 Triliun

BATAMTODAY.COM, Karimun - Keseriusan Pemkab Karimun, Provinsi Kepri dan Pemkab Pelalawan, Provinsi Riau serta Kerajaan Malaysia untuk membangun terowongan bawah laut yang menghubungkan Karimun (Indonesia) dan Kukup (Malaysia), tampaknya semakin bertambah.

Kini, untuk kali kedua, ketiga pemerintahan tersebut menggelar workshop bertema 'Workshop Johor-Karimun-Riau Link (JKR-L), yang megupas terkait teknis pembangunan megaproyek jembatan dan terowongan bawah laut yang menghubungkan Johor (Malaysia) dengan Karimun, Kepri dan Pelalawan, Riau.

Workshop JKR-L ini sendiri digelar di rumah dinas Bupati Karimun, Sabtu (17/5/2014), dari pukul 9.00-12.00 WIB. Selain perwakilan dari Karimun dan Pelalawan, workshop juga dihadiri sejumlah tamu besar dari Jakarta dan luar negeri.

Diantaranya Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ir Bambang Prihantono, Direktur Pusat Studi Pembangunan Nusantara (Puspenus) Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Prof Dr Ing Eko Supriyanto, serta Guru Besar UTM lainnya seperti Prof Zaimi dan Prof Mahmod.

Selain itu, workshop juga dihadiri perwakilan akademisi serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Karimun dan Pelalawan dan dari pihak  investor yakni Aman Khomas SDN.BHD.

Direktur Puspenus Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Prof Dr Ing Eko Supriyanto pada paparannya menjelaskan tentang perlunya pembangunan terowongan tersebut. Diantaranya sebagai pendukung implementasi ASEAN FTZ, meningkatkan ekspor-inpor Indonesia-Asia dan Eropa, mendukung implementasi MP3EI, meningkatkan mobilitas barang dan manusia, mendukung implementasi Perpres No. 7 tahun 2010, tentang persetujuan antar negara tentang jaringan jalan Asia, meningkatkan konektifitas antara pulau-pulau di Kabupaten Karimun dan Pelalawan, meningkatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Karimun dan Pelalawan.

Sedangkan tujuan workshop JKR-L itu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk studi kelayakan, mensosialisasikan rencana pembangunan, kemudian untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam pemabangunan JKR-L.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan antarpulau ini, diperkirakan menelan anggaran Rp30 triliun. "Untuk wilayah Indonesia, investor pada dasarnya juga siap untuk mendanai. Namun persetujuannya tetap harus menunggu dari keputusan Pemerintah Republik Indonesia," papar Eko.

Paparan lainnya yang disampaikan Eko Supriyanto, diantaranya model konektifitas, latar belakang pembangunan. Kemudian, pandangan serta penyampaian isu yang berkaitan dengan pelaksanaan JKR-L dari berbagai pihak.

Berbagai isu yang dimaksudkan, diantaranya bencana alam, seperti tsunami atau gempa, dampak ekonomi, gangguan selama proses pembangunan, meningkatkan angka kriminalitas, korupsi, mematikan jalur transportasi lainnya, kemudian dampak lingkungan.

"Isu-isu itu dihimpun dari berbagai pihak. Meski demikian tentu ada jalan keluar atau solusinya agar tidak terjadi saat pelaksanaan JKR-L," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengatakan, dengan diberikannya kepercayaan terhadap Karimun sebagai tuan rumah dalam berbagai kegiatan membuat Karimun semakin dewasa dibanding sebelumnya.

"Saya yakin dan percaya bahwa rencana ini akan berjalan. Untuk itu, kami mohon dukungan dari semua pihak demi kemajuan Indonesia dan Karimun khususnya dalam segala bidang. Terlebih, pembangunan JKR-L ini tidak menggunakan dana APBN maupun APBD," tuturnya.

Pembangunan terowongan bawah laut yang menghubungkan Karimun-Kukup, serta pembangunan jembatan antara Karimun-Pelalawan, diyakini dapat meningkatkan jalur perdagangan dan aktivitas Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara.

"Karimun nantinya akan maju pesat dan itu juga berdampak terhadap daerah di sekitarnya," ungkap Nurdin.

Menanggapi hal itu, Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ir Bambang Prihantono menegaskan bahwa dirinyalah yang nantinya sebagai pelopor usulan pembangunan JKR-L itu di internal Kementerian BPN dan Bapenas RI.

Bahkan, dia juga meminta agar negara Singapura juga dilibatkan. Sebab, dengan adanya rencana pembangunan JKR-L itu akan berdampak langsung terhadap negara tersebut.

"Nanti akan kita adakan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dari masing-masing negara untuk membicarakan ini. Bahkan, usulan ini merupakan isu politik yang paling bagus dari masing-masing calon Presiden nantinya," ujarnya mengakhiri.

Editor: Redaksi