Kekurangan Dua Bulan Diusulkan Melalui APBD 2014 Perubahan

Tunjangan Transportasi untuk Guru Swasta di Tanjungpinang Hanya Dibayarkan 10 Bulan

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Tunjangan transportasi untuk guru swasta di Tanjungpinang pada tahun ini kemungkinan besar tidak akan dibayarkan penuh selama 12 bulan. Untuk sementara, Pemerintau Kota (Pemko) Tanjungpinang hanya bisa menjamin pembayaran tunjangan itu selama 10 bulan.

"Sementara ini kita hanya bisa membayarkan (tunjangan transportasi) sampai Oktober saja, sementara untuk November dan Desember sedang kita upayakan," kata Dadang AG, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, yang ditemui di gedung Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungpinang, Senggarang, Sabtu (3/52014).

Dia berjanji akan berusaha membayarkan tunjangan transportasi untuk guru swasta bulan November dan Desember melalui APBD 2014 Perubahan. Itu pun jika usulan Disdikbud disetujui oleh DPRD.

"Kita akan mengupayakan tahun ini akan dibayarkan full, cuma masih menunggu keputusan di APBD Perubahan. Kita sudah mengusulkan, semoga diterima," kata Dadang.

Sementara itu untuk tahun depan pun Dadang masih menunggu pembahasan RAPBD 2015. Jika usulan tersebut diterima maka tahun depan tunjangan transportasi untuk guru swasta itu masih ada. Jika tidak pun Dadang berjanji akan mencarikan solusinya.

"Kita akan mengupayakan tunjangan (untuk guru swasta) tetap ada di tahun depan. Dan mudah-mudahan juga bisa naik. Tapi itu jangan dipikirkan dulu. Yang jelas dibayarkan seperti tahun ini sudah sangat bersyukur," kata Dadang.

Terkait pencairan dana untuk triwulan pertama, Dadang mengatakan akan dilakukan pada pekan depan. Dana tersebut akan dicairkan sekaligus untuk empat bulan.

"Karena kemarin kita sedang verifikasi data dan tidak bisa mencairkan di bulan April, maka di bulan Mei ini akan kita cairkan empat bulan sekaligus, dan akan dilakukan di minggu depan," ujarnya.

Terkait jumlah penerima, lagi-lagi Dadang mengaku lupa. Sebab beberapa waktu lalu memang data yang ada terlalu banyak dan terjadi pembengkakan anggaran sehingga perlu diverifikasi kembali. Namun bagaimana hasil verifikasi tersebut Dadang mengaku lupa.

"Pokoknya sesuai DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran, red) yang sudah ditetapkan. Namun saya lupa ada berapa banyak," ujarnya. (*)

Editor: Roelan

---