"Pemerintah tetap mengacu PP 78, dari 177 syarat harus dipenuhi, nanti akan kita lihat apa dipenuhi atau tidak. Jadi tidak bisa untuk  memenuhi jumlah kecamatan, lalu memasukkan kecamatan fiktif,” tegasnya. 

Seperti diketahui dalam draf RUU Usul Inisiatif Kabupaten Natuna Barat yang disahkan pada 19 Desember lalu, BP2KNB yang diketuai Mustamin Bachrie mengusulkan jumlah wilayah Natuna Barat terdiri dari lima kecamatan, yakni Bunguran Barat, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Pulau Laut dan Kecamatan Batubi (Batubi Jaya, Sedarat Baru dan Gunung Putri).

Namun, keputusan Bupati Natuna Ilyas Sabli pada 31 Desember 2013 yang menyetujui  pembentukan DOB Kota Ranai, DOB Kabupaten Kepulauan Natuna Barat dan DOB Kabupaten Natuna Selatan, telah melakukan pembagian wilayah terhadap ketiga DOB tersebut dan Natuna induk. 

Dalam keputusan Bupati Natuna itu, tidak ada Kecamatan Batubi alias fiktif. Tiga desa yang diklaim sebagai willayah Kecamatan Batubi, yakni Batubi Jaya, Sedarat Baru dan Gunung Putri merupakan bagi wilayah dari Kabupaten Natuna Induk. 

Selain kasus fiktif kasus Kecamatan Batubi, Masyarakat Bunguran Utara  telah menyampaikan penolakan bergabung dengan DOB Natuna Barat dan memilih tetap bergabung dengan Kabupaten Natuna Induk yang telah disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi dan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa, dengan tembusan DPRD Provinsi, Gu bernur Kepri, Bupati Natuna, DPRD Natuna, Camat Bunguran Utara, Ketua Umum BP2KNB Mustamin Bachrie.

Dengan demikian, maka jumlah kecamatan dalam DOB Natuna Barat hanya tinggal tiga kecamatan saja, yakni Bunguran Barat, Pulau Laut dan Pulau Tiga. Padahal dalam PP 78 Tahun 2007, mensyaratkan bahwa untuk membentukan DOB Kabupaten diperlukan 5 kecamatan, sementara untuk kota empat kecamatan dan untuk provinsi 5 kabupaten.

Editor : Surya