Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Masyarakat dan Penyelenggara Pemilu Perlu Ungkap Pelaku Politik Uang
Oleh : Redaksi
Rabu | 26-02-2014 | 12:52 WIB
pemilu-dan-uang.jpg Honda-Batam
Ilustrasi.

BATAMTODAY.COM - Dalam Pemilu 2014 nanti sebagian besar masyarakat masih menganggap politik uang sesuatu yang wajar. Disadari atau tidak hal ini sudah merusak tatanan demokrasi di Indonesia.


Untuk itu, masyarakat diminta untuk memberikan efek jera dengan mengungkap pelakunya agar demokrasi bisa kembali sehat.

Hal itu disampaikan Raja Dachroni, Direktur Lembaga Kajian Politik dan Otonomi Daerah (LKPOD), dalam rilis survei persepsi masyarakat tentang Pemilu 2014 mendatang, Selasa (25/2/2014). 

Dalam survey yang dilakukan beberapa minggu lalu terungkap, dari 188 responden 67,55 persen mengakui adanya politik uang dalam Pemilu dan 57 persen mendiamkan hal tersebut.

"Dari data ini jelas sebenarnya sebagian masyarakat menanti politik uang dan mengetahuinya jelas ini bukanlah sesuatu yang sehat dalam demokrasi Pemilu kita, sudah saatnya masyarakat dan penyelenggara Pemilu 2014 perlu mengungkapnya khususnya pada hari H Pemilu 9 April 2014 nanti," kata Raja Dachroni.

Dalam survey yang dilakukan LKPOD kesadaran masyarakat untuk memilih 76 persen dan itu lebih ditekankan pada kesadaran sebagai warga negara. "Ini adalah hal yang positif, artinya masyarakat sudah mulai sadar dengan kewajibannya sebagai warga negara dan meyakini Pemilu 2014 adalah sarana untuk melakukan perubahan," ujar Raja Dachroni.

Margin error dalam survei tersebut diperkirakan 3 - 4 persen dan dilakukan dan pemilih pada Pemilu 2014 dianggap sudah sangat cerdas karena memiliki pengalaman memilih.

"Caleg-caleg yang bersaing pada Pemilu 2014 ini tentu harap-harap cemas, baik wajah lama ataupun wajah baru, karena masyarakat semakin cerdas dan tidak mudah terpengaruh akan janji, tapi perlu sekali menjadi titik tekan bagaimana permainan politik uang itu harus disikapi serius dan harus diungkap. Masyarakat boleh saja mengambil uangnya tapi seharusnya uang itu untuk bukti mengungkap pelaku politik uang," tutup Raja Dachroni.

Editor: Dodo