FSP BUMN Bersatu Protes Merger PGN oleh Pertagas

BATAMTODAY.COM - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menyampaikan nota protes kepada Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyusul rencana merger PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Tbk yang akan dilakukan PT Pertagas (anak perusahaan PT Pertamina).

Arief Poyuono, Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu menyampaikan merger yang akan dilakukan oleh Pertagas terhadap PGN merupakan rencana jalan pintas menguasai perusahaan gas tersebut melalui kebijakan open access yang dilakukan.

"Menteri BUMN agar tidak melanjutkan kebijakan rencana Akuisisi / Merger atau bahkan pencapolokan PT PGN Tbk," kata Poyuono dalam siaran pers yang diterima BATAMTODAY.COM, Sabtu (18/1/2014).

Menurutnya, upaya PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertagas yang ngotot mengakuisisi/ merger atau mencaplok PT PGN Tbk, merupakan pola permainan kelompok mafia gas, yang sedang mempersiapkan skema keuntungan besar dari aksi korporasi PT Pertagas mengakuisisi, merger atau mencaplok PT PGN Tbk.

"Apalagi kami mensinyalir berbagai kebohongan publik tengah berlangsung, dalam rangka kejahatan korporasi perampokan aset negara, dengan membebankan ke publik, sebagai pemegang saham di PT PGN Tbk," kata dia.

Dengan berbagai alasan di atas, Poyuono mengatakan maka sepatutnya Dahlan sebagai seorang pengelola BUMN tertinggi di Indonesia, untuk segera bersikap dan memutuskan penolakan terhadap rencana jahat berupa merger, akuisisi atau pencaplokan PT PGN Tbk, oleh PT Pertagas, sebagai anak perusahaan PT Pertamina, yang belakangan juga mengakui kerugian puluhan triliun rupiah, dalam pengelolaan gas elpiji 12 kilogram.

Apabila rencana merger/ akuisisi/ atau pencaplokan PT PGN Tbk oleh PT Pertagas, terus dilanjutkan, maka publik, dunia usaha dan masyarakat Internasional akan bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di balik upaya pemaksaan perusahaan yang jauh lebih kecil, untuk memaksa merger/ akuisisi/ mencaplok perusahaan negara yang sudah go public.

"Kami sangat berharap agar Dahlan Iskan sebagai pemegang otoritas regulasi perusahaan negara, tetap menjaga dan mempertahankan aset negara dan kepentingan publik, bukan justru memberi ruang kebijakan atas tumbuh suburnya praktek mafia gas, melalui merger/ akuisisi atau pencaplokan PT PGN Tbk oleh PT Pertagas, yang notabene PT Pertamina sebagai induknya, belum terkelola dengan baik, terutama dari cengkraman mafia minyak," pungkasnya.

Editor: Dodo

---