Pemerintah Harus Perhatikan Aspirasi Pengusaha dan Pekerja Tambang Mineral Nasional

BATAMTODAY.COM - Langkah pemerintah yang cenderung mengabaikan aspirasi dari kalangan pengusaha tambang nasional dalam penerapan kebijakan larangan ekspor mineral mentah pada Januari 2014 bukanlah langkah yang bijak. Paparan yang disampaikan oleh kalangan pengusaha tambang mineral nasional dan serikat pekerja tambang bukanlah omong kosong belaka.

Hal ini terlihat dari ketidaksiapan yang dipertontonkan oleh pemerintah dalam menghadapi gelombang PHK massal dan potensi resesi ekonomi sebagai efek domino dari kebijakan yang berpotensi menutup 10.600 perusahaan tambang di negeri ini seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari Dirjen PHI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kesempatan Rembuk Nasional Pengusaha dan Pekerja Tambang Mineral Indonesia di Jakarta, belum lama ini.

Hal ini membuat Rekomendasi berbentuk kesimpulan dari Rembuk Nasional Pengusaha dan Pekerja Tambang Mineral Indonesia  jelas memperlihatkan situasi terkini dan potensi ke depan ketika pemerintah secara membabibuta menerapkan larangan ekspor mineral mentah itu.

Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) menilai bahwa seyogyanya pemerintah bisa duduk bersama dengan kalangan pengusaha dan pekerja tambang untuk mengakomodir aspirasi dari para pelaku industri tambang mineral nasional yang dipastikan menjadi pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

"Kami juga meminta agar Pemerintah bisa mendahulukan kepentingan industri tambang mineral nasional dalam hal ini para pemegang IUP yang notabene pengusaha tambang dalam negeri dibandingkan para pemegang Kontrak Karya Pertambangan yang jelas-jelas telah puluhan tahun melakukan pengolahan SDA dan penjualan mineral mentah dibanding para pemegang IUP yang baru  ada sejak 2009," kata Erwin Usman, Direktur Eksekutif IMES, dalam rilis yang diterima BATAMTODAY.COM, Sabtu (28/12/2013).

Sehingga kebijakan hilirisasi yang akan diterapkan tidak membabibuta dan pada akhirnya kembali hanya menguntungkan kepentingan asing.

Editor: Dodo

---