BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pimpinan MPR meminta kepala daerah lain tidak meniru langkah Marianus Sae, Bupati Ngada, Nusa Tengara Timur (NTT), yang memblokir bandara Turolelu Soa karena tidak mendapatkan tiket untuk pulang ke Ngada dari Kupang.

Sebab, tindakan tersebut akan membawa konsekuensi hukum, baik secara administrasi maupun pidana.  "Dua tindakan hukum ini harus dikenakan pada bupati tersebut, ini menunjukkan arogansi kekuasaan. Tindakan tersebut tidak patut dicontoh oleh kepala daerah yang lain," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin, dalam Refleksi Akhir Tahun  2013, 'Peran MPR RI Dalam Mengawal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di Jakarta, Senin,(23/12/2013).

Menurut Lukman, pemberian sanksi hanya berupa teguran tidaklah cukup dan takkan membuat jera bagi pejabat. "Jadi tidak hanya melalui pernyataan semata, langkah ini agar kejadian seperti ini terulang lagi," tegasnya.

Sebagai pejabat, kata Lukman, mestinya Bupati Ngada bisa menjadi panutan masyarakat.  "Sebagai penyelenggara negara, mestinya pejabat harus  bisa memberikan contoh dan perilakut yang patut di masyarakat," ucapnya.

Lukman mengakui aksi blokir itu sebagai ketidakpahaman pejabat pada pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. "Perlunya pemahaman 4 pilar oleh semua pihak, termasuk kepala daerah dan para pejabat. Kalau tidak,  seperti Bupati Ngada yang menunjukkan arogansi kekuasannya dengan memblokir bandara," katanya.

Bagi Waketum PPP ini, Marianus tak memahami implikasi dari kenekatannya memblokir bandara. Padahal ada implikasi besar di balik aksi tersebut.

"Ini minimnya pemahaman hubungan daerah dengan pusat. Pesawat yang tidak bisa mendarat membawa implikasi yang luar biasa terhadap hubungan pusat dan daerah," tuturnya.

Hal yang sama dikatakan, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari yang sebagai bentuk arogansi. " Itu menunjukkan sikap-sikap feodalisme, sikap tuan tanah di abad pertengahan yang sewenang- wenang," ungkapnya

Sikap feodalisme yang terjadi di Indonesia ini, kata Hajriyanto, sangat menghambat kemajuan negara. Hal itu, dapat terlihat dari pelanggaran hukum dan korupsi yang berakar dari feodalisme.

"Jarang ada kepala daerah egaliter, karena sedikit jadi menonjol," tuturnya.

Begitu pula dengan Wakil Ketua MPR, Melani Leimena Suharli, yang  juga menyesalkan kejadian yang terjadi di Bandara Turelelo, NTT. "Saya sangat menyayangkan pehjabat yang semenena-mena. Oleh karena itu, saya setuju perlu ada langkah hukum," tegasnya

Sebelumnya diberitakan, Marianus Sae,  menyuruh petugas Satpol PP memblokir bandara Turelelo Soa, NTT, Sabtu (21/12/2013), karena bupati tak  kebagian tiket pesawat Merpati. Akibat ulah bupati ini, pesawat Merpati rute penerbangan Kupang-Bajwa yang mengangkut 54 orang penumpang tidak bisa mendarat di bandara tersebut.

Editor : Surya