BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia jangan lagi hanya menjadi alat para pengurusnya untuk memperoleh proyek seperti selama ini. Ketua dan pengurus Kadin harus bekerja untuk seluruh anggotanya, dan jangan cuma bangga ditenteng-tenteng Presiden atau menteri.

"Porsi Kadin adalah memberi masukan pemerintah untuk melahirkan berbagai kebijakan publik bidang ekonomi yang menguntungkan ekonomi nasional dan kalangan bisnis. Pengurus Kadin jangan cuma bangga ditenteng-tenteng Presiden atau menteri ke berbagai acara ini-itu, sementara secara substansial justru sama sekali tidak berpengaruh," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Rizal Ramli, di Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Rizal berpendapat, pengusaha wajar berbisnis, termasuk mencari proyek. Tapi sebaiknya hal itu dilakukan secara individu, bukan organisasi. Kadin harus mampu mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
"Untuk itu, tidak boleh lagi pengurus hanya sibuk mencari proyek di pemerintahan. Sikap seperti itu hanya membuat Kadin tidak independen,"  kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.

Dia mencontohkan pada isu demo dan mogok buruh yang menuntut kenaikan upah hingga 50%. Kadin, lanjut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, harus memainkan peran strategis dengan memberikan masukan di hulu persoalan. Bukan cuma berkutat di hilir,   mengenai besaran kenaikan upah, apalagi menolak secara apriori.

Menurut dia, seharusnya pengusaha dan pemerintah mencoba memahami latar belakang mengapa buruh menuntut kenaikan upah yang dianggap tinggi. Buruh adalah juga bagian dari rakyat Indonesia yang terpinggirkan.
"Sebagian besar rakyat, termasuk buruh, merasakan beban hidup yang semakin berat seiring dengan naiknya harga berbagai bahan pangan, biaya transportasi, dan perumahan," ujarnya.

Di kepengurusannya, lanjut Rizal, Kadin akan segera menyusun draf UU Desentralisasi untuk membuat aturan yang adil buat daerah-daerah. Untuk daerah yang kaya tambang, seperti Kaltim, Riau, Sulteng, Sulut, agar mendapat porsi bagian yang lebih besar, sehingga bisa mempercepat kemajuan daerahnya. Sedangkan untuk daerah yang minim potensinya, diatur tersendiri.

"Kami akan segera menyusun draf, nanti kami dekati para gubernur dari berbagai daerah untuk berembug. Lantas, para anggota DPR dari daerah mereka, kami ajak bicara untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya," ungkap Rizal.

Editor : Surya