Batam, batamtoday - Praktik pungutan liar (pungli) atau biasa disebut 'biaya siluman' yang masih saja terjadi dalam dunia usaha pada akhirnya menjadi 'beban siluman' di pundak para buruh.

"Biaya siluman itu oleh para pengusaha digeser ke pundak para buruh. Dan akibatnya daya beli buruh semakin rendah," demikian dikatakan Ketua Umum Federasi Serikat Pekeraja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, kepada batamtoday dalam rilisnya Minggu 1 Mei 2011 dalam rangka memperingati Mayday yang jatuh pada hari ini.

Arief mengatakan, pengusaha bisa saja mengoper biaya siluman ke struktur harga produk, namun mengingat persaingan pasar yang semakin ketat, akhirnya para pengusaha menggeser biaya siluman tersebut ke pundak buruh, tegas Arief.

"Pertanyaanya, apakah para oknum pejabat sadar bahwa uang yang mereka terima dengan cara pungli pada akhirnya dibebankan kepada para buruh, Jangan dikira uang itu uang pengusaha. Itu adalah uang para buruh yang setiap hari membanting tulang," tegas Arief.

Dalam penelitian yang dilakukan FSP BUMN Bersatu pada tahun 2010 disebutkan, biaya buruh  hanya 9-12% dari harga pokok produksi, komponen bahan bakar sekitar 50%, listrik sekitar 30%, dan biaya-biaya siluman lainnya seperti pungli  sekitar 19-24%.


Melansir sebuah hasil penelitian, Arief mengatakan bahwa beban siluman yang harus dipikul buruh per tahunya adalah sebesar Rp3 triliun.

"Dengan asumsi biaya pungli sebesar 7,5 persen dari biaya ekspor, jumlahnya mencapai Rp3 triliun. Itu baru dari kegiatan ekspor, belum dalam kegiatan produksi,berapa biaya siluman yang harus dipikul para buruh kita," tanya Arief.

Dalam memperingati Mayday ini, FSP BUMN Bersatu, kata Arief, menuntut lima hal, yang salah satunya adalah hentkan praktik pungli pada dunia usaha, karena pungli atau biaya siluman tersebut akan bergeser menjadi beban siluman yang harus dipikul para buruh.

"Pejabat harus menolong buruh, bukan menghisapnya secara tidak langsung melalui pungli atau biaya siluman," pungkas Arief.