Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Copot 'Jengkol' Kepala Daerah Jika Tak Bisa Urus Pendidikan
Oleh : Redaksi
Kamis | 07-11-2013 | 17:51 WIB
layanandasar.jpg Honda-Batam
Men PAN-RB, Azwar Abdullah, saat rapat koordinasi layanan dasar pelayanan publik di Kementerian PAN-RB, hari ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Azwar Abdullah, menyoroti masalah pelayanan pendidikan yang dinilai mendesak. Pendidikan itu menyangkut anak bangsa.

"Kalau negara mengeluarkan dana tiga ratus triliun (rupiah), tapi tidak bisa menyediakan guru SD yang ada di desa, itu dzolim," ucap Azwar saat pembukaan rapat koordinasi layanan dasar pelayanan publik di Kementerian PAN-RB, Kamis (7/11/2013).

Menurutnya, harapan anak-anak yang ada di pedesaan adalah bisa menjadi pintar dan tidak dibodohi lagi. "Kalau bupati tidak bisa urus pendidikan yang ada di daerahnya, copot saja jengkolnya," terang Azwar.
 
Dia mencontohkan, jika guru mengajar enam kelas setiap hari, mustahil para murid bisa melaksanakan ujian dengan baik. "Apa namanya, kalau pelayanan dasar saja tidak bisa kita urus," ucap Azwar.  

Azwar juga mengimbau agar setiap kementerian dan lembaga segera memperbaiki sistem pelayanan publiknya. Aparatur, katanya, harus tahu malu jika pelayanan publik di negara ini dinilai dunia masih kurang baik. 
 
Dia mengajak kementerian dan lembaga agar memberikan contoh yang konkret  untuk memperbaiki pelayanan publiknya. Dalam hal pelayanan publik, kementerian dan lembaga merupakan contoh bagi daerah. Karena itu harus dibuktikan.
 
Azwar mencontohkan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih dijadikan syarat dalam melamar sebagai CPNS. "Kenapa pelamar CPNS harus menyerahkan SKCK? Apakah itu penting?" sergahnya.
 
Bagi Azwar, hal itu tidak terlalu penting dan malah menambah keruwetan proses pelamaran. "Mestinya dibalik saja. Kalau mereka sudah diterima menjadi CPNS, barulah melengkapi persyaratan itu. Untuk membuat SKCK, nantinya juga harus online, supaya lebih efisien dan efektif," ujarnya.
 
Azwar juga menyoroti pelayanan kesehatan. Menurutnya Puskesmas merupakan unit terpenting karena tempatnya ada di desa-desa dan kelurahan. Setiap Puskesmas minimal harus ada satu orang dokter. 

"Tolong beri tahu saya Puskesmas yang belum ada dokter. Berapa yang belum PNS. Bukan puskes namanya kalau tidak ada dokter," tegasnya.

Dia menegaskan kembali jika pelayanan publik merupakan ujung dari reformasi birokrasi. Di bagian hulu, juga perlu dilakukan audit kelembagaan agar tidak kegemukan. 

Lembaga seharusnya membuat  input menjadi outcome. "Tetapi yang terjadi saat ini,  yang dicari bukan outcomenya, tapi income," sindir Azwar.
 
Selain kelembagaan, perizinan juga diaudit karena terlalu berbelit-belit. Investor yang seharusnya dengan mudah masuk, terkadang enggan mengurus perizinan dan lebih memilih berinvestasi ke negara lainnya lantaran hal sepele yang bisa merugikan negara. (*)

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Pantauan Polri, Kondisi Arus Mudik Libur Nataru Masih Aman

23-12-2024 | 11:04 WIB

Mendagri Beri Dukungan Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024

23-12-2024 | 10:24 WIB

Kemenlu Sebut Delegasi Indonesia Tak Bisa Cegah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Berpidato di KTT D8

23-12-2024 | 09:24 WIB