BATAMTODAY.COM, Jakarta - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai Pemerintah Indonesia begitu resisten terhadap kampanye yang menyindir kelapa sawit dalam negri. Ketika kelapa sawit gagal masuk dalam daftar produk Hijau di APEC 2013, pemerintah makin agresif mengecam pihak-pihak yang mengampanyekan masalah dalam kelapa sawit, seperti masalah kerusakan hutan dan masalah Hak Asasi Manusia.

"Sampai saat ini tidak ada bukti atas perlawanan pemerintah terhadap kampanye hitam soal kelapa sawit. Apa bukti pemerintah? Tunjukkan kepada publik. Justru kampanye yang dituding oleh pemerintah sebagai kampanye hitam itu adalah kampanye yang jujur, benar dan sesuai fakta di lapangan," tegas Mansuetus Darto, Koordinator SPKS, melalui siaran pers yang diterima BATAMTODAY.COM, Senin (21/10/2013).

Menurut Darto, perlawanan pemerintah kepada kampanye hitam justru akan mendapat pukulan balik, karena akan didukung oleh masyarakat korban kelapa sawit. Pemerintah seharusnya berpihak pada korban dari ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar.

"Pemerintah sangat terlihat berpihak kepada pelaku usaha perkebunan tertentu, yang saat ini terancam usaha bisnisnya karena hambatan perdagangan minyak sawit mereka," ujarnya.

Darto juga menilai, pemerintah tidak berhasil menunjukkan bukti kuat kepada masyarakat Indonesia atau kepada pasar pembeli minyak kelapa sawit, bahwa tidak ada penggusuran hak-hak masyarakat adat atas tanah yang mereka miliki, tidak ada hak-hak petani kelapa sawit yang diabaikan, dan buruh perkebunan bebas dari outsourching hingga tidak adanya penebangan di kawasan hutan.

SPKS meyakini, ketika pemerintah fokus meningkatkan produktifitas TBS-Tandan Buah Segar dari perkebunan yang sudah ada dan tidak melakukan ekspansi, maka tidak akan ada kampanye hitam itu. SPKS siap membantu pemerintah jika strateginya adalah optimalisasi. Karena ekspansi akan menimbulkan masalah yang bisa menjadi fakta baru kampanye sawit.

"SPKS meminta kepada pemerintah untuk tidak sibuk mengurus kampanye hitam. Pemerintah harus lebih fokus menangani konflik dalam perkebunan dan masalah peremajaan kelapa sawit di tingkat petani, karena hingga tahun 2020 akan kekurangan bahan baku Tandan Buah Segar Kelapa Sawit," tegas Koordinator SPKS itu.

Darto juga mengatakan, SPKS juga meragukan strategi pemerintah di APEC 2013 yang tertuang dalam dokumen Promoting Products with Contribute to Sustainable and Inclusive Growth through Rural Developmnet and Poverty Alleviation. "Strategi ini tidak diikuti dengan tindakan yang konkrit dari semua kementerian terkait saat ini," katanya.

Editor: Dodo