BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengucapkan salut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapannya terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Chorun Nisa, dan tiga orang lainnya dalam kasus dugaan suap Pilkada bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pada Rabu (2/9/2013) malam.

Karena itu diusulkan ke depan MK tak lagi menangani Pilkada, tapi fokus menangani legislasi atau perundang-undangan.

"Sengketa pemilu dulu ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), tapi karena lambat muncul gagasan pembentukan MK. Tapi, dalam perjalanannya ada suap. Padahal, pimpinan DPR dan Presiden RI dalam konsultasi menegaskan semua lembaga negara harus bersih. Karena itu perlu dievaluasi, apakah MK tak usah menangani konflik pemilu," tegas Pramono Anung dalam dialog 'Parlemen Anti Korupsi Se-Asia Tenggara (SEAPAC)'  bersama  Yenti Garnasih pengamat pencucuian uang, dan anggota Komisi II FPKS Fachry Hamzah di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (3/10/2014).

Menurut Pramono, ditangkapnya Akil Mochtar tersebut merupakan tamparan dan kegusaran luar biasa bagi penegakan hukum kita. Padahal, sebelumnya dia merasa isu itu tak benar, namun menjadi kenyataan tertangkap basah KPK.

"Jadi, dengan ditangkapnya Akil Mochtar ini sulit membangun kepercayaan MK kembali. Apakah ke depan tak usah ngurus pemilu?" katanya.

Dengan langkah KPK ini kata Pramono, Indonesia mendapat dunia internasional karena dianggap mempunyai arah yang baik untuk pemberantasan korupsi, yang ternyata tak dimiliki negara-negara di dunia.

"Dengan KPK ini Indonesia dipuji oleh dunia internasional karena dianggap memiliki arah yang baik dalam pemberantasan korupsi," tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan Fachry Hamzah, sebaiknya MK khusus menangani perundang-undangan (UU), disamping masih banyak UU yang mengandung elemen-lemen korupsi, lemah, dan sebagainya.

Sehingga banyak UU yang menjadi problem di bawah, yang sering disalahgunakan, dan makin sulit hal itu dihindari kalau tak ada orang yang kuat.

"Ada problem mahalnya biaya politik dalam pemuilu 2014 ini di mana rakyat tak akan memilih partai, tapi calegnya. Ini merupakan problem sistemik yang harus ditutup," ujarnya.

Editor : Surya