"Bisa ditanya kepada siswa satu per satu, bahkan alumni, kami ini (Ahmad Riduan dan Joko Santoso) seperti apa di sekolah. Saya rasa tak akan ada satu pun siswa yang membenci kami. Hanya saja, kepala sekolah dan antek-anteknya yang tak suka," jelas Ahmad, saat mengadu ke Komisi IV di gedung DPRD Kota Batam, Selasa sore.

Persoalan yang dikritisi kedua guru honorer tersebut, juga guru PNS lain di SMAN 14 Batam, dimulai dengan dana pungutan yang diberlakukan kepala sekolah pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dana pungutan itu, mereka kritisi lantaran penggunaannya tak jelas.

Selain itu, sebagian guru itu juga mengkritisi mengenai uang baju seragam yang dipungut dari siswa, juga tak jelas ke mana arahnya. Padahal, beberapa pembangunan sekolah termasuk pembangunan mushola masih terbengkalai. Untuk melanjutkan pembangunan mushola itu, para siswa juga masih dibebani pungutan Rp1.000 setiap harinya.

"Dana-dana yang tak jelas itu kami pertanyakan, termasuk sisa dana pada saat serah terima jabatan kepala sekolah lama dengan Bungasia. Itulah awalnya kami dibenci dan tak diberi jam mengajar," imbuhnya.

Kendati demikian, dua guru honorer itu tak mampu berbuat apa-apa. Sampai pada akhirnya, para siswa melakukan demo dan aksi protes terhadap kepala sekolah untuk mendesak guru yang dibebastugaskan untuk ditugaskan kembali. Karena desakan siswa itu juga, akhirnya mereka turut memperjuangkan haknya.

"Guru honorer itu kan siswa yang menggaji. Siswa saja masih ingin kami mengajar, tapi kenapa kepala sekolah tak memberikan? Kami merasa sudah terzolimi," ujar Joko, yang saat itu berada di samping Ahmad.

Aksi protes siswa dan guru di SMAN 14 Batam berujung digantinya Bungasia sebagai kepala sekolah. Namun, nasib kedua guru honorer itu belum juga jelas.

Informasi yang diperoleh BATAMTODAY.COM, kedua guru honorer dan guru PNS lain yang menentang kepemimpinan Bungasia meminta Komisi IV DPRD Batam untuk bertindak. Bahkan, disebut penzoliman itu akan ditelisik menggunakan Undang-Undang Tenaga Kerja. (*)

Editor: Dodo