Satukan Ketidakseragaman Informasi pada Lembaga Publik, Pemerintah Bentuk FKPPID

Satukan Ketidakseragaman Informasi pada Lembaga Publik, Pemerintah Bentuk FKPPID

Oleh : Redaksi

Kamis | 26-09-2013 | 21:21 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketidakseragaman dalam menentukan suatu informasi terbuka dan dikecualikan, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama pemohon informasi. Inilah alasan perlunya pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) untuk memberikan pelayanan informasi publik pada badan publik.

Demikian disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H Tulung, mengatakan, dalam acara peresmian Forum Koordinasi PPID di Jakarta, Kamis. "Untuk tahap awal difokuskan dulu di Pusat," ujarnya, sebagaimana dirilis laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurutnya, kendala ketidaksamaan persepsi tersebut berpotensi mendorong setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyikapi secara berbeda suatu persoalan yang pada hakekatnya sama. Hal itu dapat mengakibatkan suatu instansi membuka informasi tertentu, sedangkan instansi lain justru menutup atau sebaliknya.

"Inilah persoalan dari implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," terang Freddy.

Dia mengatakan, dengan peresmian FKPPID ini, pemerintah Indonesia memantapkan komitmen untuk merealisasikan inisiatif pemerintahan yang terbuka (open government initiative), dan berkomitmen dalam gerakan multilateral open government partnership (OGP). Gerakan multilateral ini bertujuan untuk mempromosikan transparansi, pemberdayaan, perlawanan korupsi, dan inovasi baru untuk memperkuat pemerintahan.

Bersamaan dengan itu, imbuhnya, bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia juga turut memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, yang jatuh setiap tanggal 28 September. Peringatan tersebut menunjukkan bangsa Indonesia yang dimotori pemerintah juga mendukung Hak Untuk Tahu bagi seluruh elemen bangsa.

Dia optimis, Indonesia kelak menjadi ikon keterbukaan, seiring peran Indonesia sebagai co-chair Komite Pengarah OGP bersama Inggris dan menjabat lead co-chair mulai September 2013.

"Forum ini sebagai wahana tukar pikiran karena pemerintah pada prinsipnya satu suara, sehingga memudahkan tukar menukar informasi antar PPID tingkat pusat," ungkapnya. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Jaga Stabilitas Harga Jelang Nataru, Kadisdagin Tanjungpinang Sidak ke Pasar dan Distributor

Cegah Terjadinya Pelanggaran, Wakapolres Bintan Cek Senjata Api Personel

PSN Rempang Eco City, Motor Baru Penggerak Ekonomi Masyarakat

Cek Kesiapan Pos Pengamanan Operasi Lilin Seligi 2024, Kapolres Bintan: Laksanakan Tugas Sesuai SOP

Bazaar Akhir Tahun di Gedung Gonggong Tanjungpinang Suguhkan Lomba Joget Dangkong

Banyak Promo Nataru untuk Pelanggan Prabayar dan Prioritas di Aplikasi myXL

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Kemenlu Sebut Delegasi Indonesia Tak Bisa Cegah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Berpidato di KTT D8

Tanggapi Wacana MLB NU, Yenny Wahid: Saya Tidak Setuju!

Ribuan Eks Anggota Jamaah Islamiyah Kembali ke NKRI