Satukan Ketidakseragaman Informasi pada Lembaga Publik, Pemerintah Bentuk FKPPID

Satukan Ketidakseragaman Informasi pada Lembaga Publik, Pemerintah Bentuk FKPPID

Oleh : Redaksi

Kamis | 26-09-2013 | 21:21 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketidakseragaman dalam menentukan suatu informasi terbuka dan dikecualikan, dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama pemohon informasi. Inilah alasan perlunya pembentukan Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) untuk memberikan pelayanan informasi publik pada badan publik.

Demikian disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H Tulung, mengatakan, dalam acara peresmian Forum Koordinasi PPID di Jakarta, Kamis. "Untuk tahap awal difokuskan dulu di Pusat," ujarnya, sebagaimana dirilis laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menurutnya, kendala ketidaksamaan persepsi tersebut berpotensi mendorong setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyikapi secara berbeda suatu persoalan yang pada hakekatnya sama. Hal itu dapat mengakibatkan suatu instansi membuka informasi tertentu, sedangkan instansi lain justru menutup atau sebaliknya.

"Inilah persoalan dari implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," terang Freddy.

Dia mengatakan, dengan peresmian FKPPID ini, pemerintah Indonesia memantapkan komitmen untuk merealisasikan inisiatif pemerintahan yang terbuka (open government initiative), dan berkomitmen dalam gerakan multilateral open government partnership (OGP). Gerakan multilateral ini bertujuan untuk mempromosikan transparansi, pemberdayaan, perlawanan korupsi, dan inovasi baru untuk memperkuat pemerintahan.

Bersamaan dengan itu, imbuhnya, bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia juga turut memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia, yang jatuh setiap tanggal 28 September. Peringatan tersebut menunjukkan bangsa Indonesia yang dimotori pemerintah juga mendukung Hak Untuk Tahu bagi seluruh elemen bangsa.

Dia optimis, Indonesia kelak menjadi ikon keterbukaan, seiring peran Indonesia sebagai co-chair Komite Pengarah OGP bersama Inggris dan menjabat lead co-chair mulai September 2013.

"Forum ini sebagai wahana tukar pikiran karena pemerintah pada prinsipnya satu suara, sehingga memudahkan tukar menukar informasi antar PPID tingkat pusat," ungkapnya. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Menkeu Minta Bea Cukai Perhatikan Masukan Masyarakat dan Tingkatkan Pelayanan

Pupus Mimpi Korsel Tampil di Olimpiade 2024, STY Minta Maaf

Disingkirkan Indonesia, KFA Minta Maaf Korea Gagal ke Olimpiade

Satgas Bakal Gandeng Interpol Berantas Judi Online di Indonesia

LHP Keuangan Pemkab Bintan TA 2023 Kembali Raih Opini WTP

Terancam Diblokir AS, TikTok Siap Beri Perlawanan di Pengadilan

Miris, Kubangan Air di Jalan Rusak Jadi Wahana Bermain Anak-anak Desa Teluk Sasah

Puluhan Siswa PSHT Cabang Bintan dan Tanjungpinang Ikuti Kenaikan Tingkat di MTs Teluk Sasah

BPOM Gerebek Lokasi Pembuatan Kosmetik Ilegal di Tanjung Uban

Satpolairud Polres Karimun Gagalkan Penyelundupan PMI Ilegal di Pantai Pelawan Meral Barat

Partai Demokrat Kepri Beri Sinyal Dukung H. Muhammad Rudi di Pilgub Kepri 2024

Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, DPD RI Apresiasi OJK Blokir Rekening Pelaku

Kasdam V Brawijaya Halal Bihalal Bareng Kapolda dan Buruh Se-Jatim

Kemendagri Dorong Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintahan di 4 DOB Papua

Mendagri Minta Pemda Lakukan Terobosan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah