Normalnya, Sertifikasi Tanah di Indonesia Rampung 20 Tahun Lagi

Normalnya, Sertifikasi Tanah di Indonesia Rampung 20 Tahun Lagi

Oleh : Redaksi

Selasa | 24-09-2013 | 15:59 WIB

Hendarman Supandji.

BATAMTODAY.COM, Surabaya - Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun ini menargetkan untuk membuat peta tematik data sosial ekonomi berbasis bidang sebanyak 495.000 Ha, peta survei potensi tanah sebanyak 1.300.000 Ha dan updating peta zona nilai tanah seluas 19.200 Ha. Sedangkan pada tahun depan, BPN telah menargetkan membuat peta pertanahan seluas 2.800.000 Ha.

"Saat ini masih terdapat kurang lebih 41,2 juta bidang tanah yang belum terdaftar dari total sejumlah 85,8 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dengan cara normal berdasarkan potensi tenaga yang ada, maka kemampuan untuk melaksanakan pendaftaran tanah satu tahunnya sekitar 2 juta bidang tanah, sehingga sertifikasi tanah baru akan selesai 20 tahun lagi," kata Kepala BPN, Hendarman Supandji, pada upacara peringatan HUT UU Pokok Agraria ke-53 di Surabaya, Jawa Timur, hari ini.

Karena itu, menurut Hendarman, perlu dilakukan terobosan agar menjadi 5 juta sertifikat per tahun. Salah satu upayanya adalah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Berlisensi, yang berasal dari masyarakat. Dengan adanya Surveyor Berlisensi, maka proses pendaftaran sertifikat tanah itu bisa selesai 8 - 10 tahun ke depan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPN juga telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah yang lebih menititikberatkan pelayanan pada kantor pertanahan kabupaten/kota.

"Sehingga proses pensertipikatan dan pelayanan pertanahan lainnya bisa lebih cepat dan efisien," terang Hendarman.

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, penerbitan blanko akta yang semula disiapkan oleh BPN saat ini dilakukan oleh PPAT, PPAT Pengganti, PPAT Sementara dan PPAT Khusus.

Begitu juga sedang disusun kode perilaku PPAT agar tercipta PPAT yang profesional dan berintegritas tinggi. "Kita juga sedang melakukan pembaruan agar tugas-tugas PPAT dan notaris tidak terjadi konflik," terangnya.

Percepatan pelayanan pertanahan juga didukung dengan Surat Edaran Kepala BPN Nomor 5/SE/IV/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Dengan keluarnya surat edaran ini, pelayanan di bidang peralihan hak atas tanah yang semula memerlukan pengecekan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Kantor Pajak (validasi), diubah dengan Surat pernyataan dari pemohon/kuasa/PPAT dengan melampirkan tanda bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Sebagai hasil dari upaya-upaya perbaikan yang kita lakukan, dapat kita lihat dari penyerahan salah satu hasil program strategis BPN RI berupa Sertifikat Hak Atas Tanah. Pada tahun 2013 ini telah diserahkan kepada sebanyak 330.251 untuk masyarakat di Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Bagian Utara, Provinsi Sumatera Bagian Selatan dan Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat," papar Hendarman. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Jelang Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Polda Kepri Berikan Himbauan Kamtibmas kepada Masyarakat Masyarakat

Fahri Hamzah Dorong Desain Ulang Masa Depan Bima dan Pulau Sumbawa

Ketua MPR Sebut Prabowo Pahami Keberatan Masyarakat soal Kenaikan PPN 12 Persen

Sepanjang 2024, BNN Klaim Ungkap 618 Kasus Narkotika, Tangkap 974 Tersangka dan Sita Aset Rp 111 Miliar

Suami Sandra Dewi Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara dan Denda Rp 210 Miliar

Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Ketua DPD: yang Keberatan Ajukan JR UU HPP ke MK

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

PT IGCL Lobam Dikabarkan Segera Tutup, Puluhan Karyawan Terancam Kena PHK

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Polres Bintan Ringkus 4 Tersangka Narkoba di Pulau Tambelan

Pesan Natal 2024, PGI Ajak Umat Kristen Peduli Isu Perubahan Iklim

Pantauan Polri, Kondisi Arus Mudik Libur Nataru Masih Aman

Mendagri Beri Dukungan Sukseskan Perayaan Natal Nasional 2024