Indonesia Perlu Antisipasi Krisis Perumahan

Indonesia Perlu Antisipasi Krisis Perumahan

Oleh : Redaksi

Selasa | 27-08-2013 | 21:14 WIB

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Indonesia perlu mengantisipasi adanya krisis perumahan apabila kebutuhan rumah masyarakatnya tidak tertangani dengan baik. Apalagi, permintaan rumah di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang.

â€œTingginya permintaan akan rumah yang terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh, akan mengarah pada krisis perumahan di Indonesia. Seluruh pihak perlu mengantisipasi timbulnya krisis perumahan di Indonesia,â€ kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, di Jakarta, seperti dilansir dari laman kementerian, Selasa (27/8/2013).

Menurutnya, dampak krisis perumahan akan menimbulkan efek berantai terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (human development index) dan kesejahteraan rakyat.

â€œKerja sama dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman baik pemerintah pusat, pemda, pengembang, perbankan dan masyarakat umum, sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air,â€ imbau Faridz.

Menpera memaparkan, masalah perumahan juga menjadi salah satu fokus kegiatan dari PBB. Pelapor Khusus PBB, Requel Rolnik, saat bertemu dirinya di Kantor Kemenpera, akhir Mei lalu, menyatakan bahwa hak atas rumah yang layak huni adalah pintu masuk bagi seseorang untuk mendapatkan hak asasi lainnya seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan kebebasan bereskpresi.

"Oleh karena itu, negara harus melindungi masyarakat yang tidak memiliki rumah serta melindungi mereka yang tidak dapat bersaing mendapatkan tempat tinggal yang layak itu," katanya.

Menpera mnyatakan, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

â€œKita semua harus menyadari bahwa rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, menunggu implementasi dan operasionalisasi dari seluruh perangkat perundang-undangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang riil untuk mewujudkan keinginan rakyat akan rumah murah dan terjangkau,â€ katanya. (*)

Editor: Dodo

TERKINI
POPULER

Nilai 70

Jokowi Minta DPR Segera Selesaikan RUU Perampasan Aset agar Bisa Beri Efek Jera Koruptor

ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Satu Unit Apartemen

Indonesia Intensifkan Upaya Diplomasi, Dorong Deeskalasi Ketegangan di Timur Tengah

Israel Masih Pikir-pikir untuk Balas Serangan Iran

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran-Israel

Polresta Barelang Selesaikan Kasus Pemblokiran Jalan Rempang Melalui Restorative Justice

Hari Ketiga Idulfitri 1445 H, Roby Kurniawan Silaturahmi ke Kediaman Mantan Bupati Apri Sujadi

Coba Perkosa dan Curi Handphone Penumpangnya, Pengemudi Ojol Maxim Ditangkap Polisi

MV Layar Anggun 8 Terbakar di Perairan Tanjung Berakit Bintan

Gubuk Reyot Ditempati Kuli Bangunan Bersama Seorang Anak Putus Sekolah Viral di Medsos

Dua Sepeda Motor Adu Kambing, Satu Orang Tewas dan Tiga Lainnya Luka-luka

Gejolak Geopolitik di Kawasan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Berbagai Skenario Mitigasi

Bupati Sidoarjo Tersangka KPK Batalkan Mutasi 500 Pejabatnya

Terkait Masalah Pembayaran THR, 930 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker