Agar Tak Terjerat Kasus Korupsi

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mewajibkan kepala daerah yang belum mengikuti Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengikuti orientasi tersebut.

Sebab, dalam menjalankan pemerintahan daerah, banyak sekali hal yang baru yang harus diselesaikan Kepala Daerah. Terkadang ada masalah yang belum ada aturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga menghindarkan kepala daerah terjerat kasus pidana.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Kepala Daerah harus mengikuti Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  Orientasi angkatan ke-5 ini demi kebaikan saudara-saudari sekalian. Kami sangat prihatin bila saudara salah mengambil langkah lalu terseret masalah hukum," kata Mendagri H Gamawan Fauzi saat membuka Orientasi tersebut di Badan Diklat Kemendagri, Kalibata, di Jakarta (26/8/2013).

Selain itu Mendagri juga meminta agar Pemda berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan terkait perijinan bagi investor. Demi mempercepat pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah telah menyederhanakan perijinan dari 60 hari menjadi 17 hari.

"Saya minta komitmen tentang hal ini, agar tidak lagi rumit birokrasinya, juga harus transparan biayanya. Jangan sampai investor enggan karena terlalu banyak pungutan liar. Selain itu saya juga prihatin masih tingginya alokasi APBD untuk biaya aparatur, rata-rata diatas 60 persen," kata Gamawan.

Menurut dia, dengan alokasi APBD yang seperti itu, maka Pemda akan lebih sulit mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pelayanan publik.

Padahal tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang ujungnya terjadinya peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kepala Daerah tak perlu ragu untuk terus berpikirdan berbuat  untuk meningkatkan pelayanan publik. Mereka yang berhasil meningkatkan pelayanan publik, sering terpilih lagi jadi Kepala Daerah," katanya.

Namun, mengenai kemewahan yang dimiliki para kepala daerah pada umumnya, Mendagri mengaku sering diingatkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 
"Saya sering diingatkan oleh Pak Presiden. Mendagri tolong ingatkan ke para kepala daerah, jangan mewah-mewah kantornya, rumahnya, tak usah mewah-mewah banget mobilnya, harus pikirkan masyarakat di daerah," ujar Gamawan.

Karena itu, mantan Gubernur Sumatera Barat ini mengajak kepada seluruh kepala daerah mengecamkan apa yang dikatakan presiden dengan tidak hidup dalam kemewahan.

"Prinsip hemat harus kita lakukan. Tolong ini kita rasakan penderitaan rakyat," katanya.

Editor: Surya