Kemendag Gandeng BIN Atasi Hambatan Perdagangan

Kemendag Gandeng BIN Atasi Hambatan Perdagangan

Oleh : Redaksi

Jum'at | 19-07-2013 | 14:57 WIB

JAKARTA, batamtoady - Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan mengatakan, saat ini terdapat beberapa kendala yang dapat mengganggu kinerja perdagangan. Kendala itu antara lain adalah masih banyaknya barang impor ilegal yang beredar di pasaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta masih rendahnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya.

"Kami juga melihat pelaksanaan otonomi daerah belum dipahami sepenuhnya oleh aparatur daerah sehingga mengakibatkan adanya perbedaan persepsi terhadap kebijakan nasional; adanya intervensi dalam pelaksanaan pengawasan barang dan penegakan hukum di bidang standardisasi dan perlindungan konsumen; serta kendala pasokan barang yang diperlukan masyarakat," tegas Gita Wirjawan dalam siaran pers yang diterima batamtoday, Jumat (19/7/2013).

Sebagai langkah mengantisipasi dan meminimalisir ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan di bidang perdagangan tersebut, hari ini (Jumat, 19/7/2013), Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI Marciano Norman, tentang Pengamanan Sasaran dan Program Strategis di Bidang Perdagangan.

Gita menambahkan, selain mengatasi sejumlah kendala itu, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar domestik maupun global. Kementerian Perdagangan akan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini secara optimal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses pasar dan fasilitasi ekspor; perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri; peningkatan daya saing ekspor; serta peningkatan peran dan kemampuan dalam diplomasi perdagangan internasional.

"Dalam membangun daya saing, diperlukan perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri, peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif, peningkatan perlindungan konsumen, penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien, stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok, peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta penguatan dan peningkatan kualitas organisasi dan sumber daya manusia," jelas Gita. (*)