JAKARTA, batamtoday - Pemerintah tengah menyelesaiakan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Riau-Kepulauan Riau (Kepri) dengan negara tetangga. 

Rancangan Perpres (Raperpres) tersebut saat sedang dalam pembahasan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

"Untuk pengembangan ekonomi kawasan, termasuk pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dilakukan penyelesaian Rancangan Perpres tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan.  4 Rancangan Perpres sedang dalam pembahasan di BKPRN dan 5 Rancangan Perpres telah memasuki tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Keempat Raperpres yang sedang dengan BKPRN adalah Raperpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Riau-Kepri, Aceh-Sumatera Utara, Sulawesi Tengah-Sulawesi Utara-Gorontalo dan Raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan yang berhadapan dengan Laut Lepas.

Sedangkan 5 Raperpres yang telah memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM adalah Raperpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku dan Maluku Utara-Papua Barat.

Sementara untuk mendorong percepatan ekonomi lokal, menurut Mendagri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), telah dilakukan berbagai upaya berbagai kementerian/lembaga pemerintah non kementerian  (K/L) seperti melalui PNPM Mandiri Pedesaan. Sampai TA 2013, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah perbatasan telah masuk di 50 Lokpri.

"BNPP telah mengusulkan melalui Kemendagri adae 61 Lokpri yang belum ditangani mendapatkan alokasi PNPM Mandiri Perdesaan dapat ditangani pada TA 2014 dengan usulan besaran alokasi Rp 3,5 miliar per Lokpri," katanya.

Saat ini, BNPP tengah menggencarkan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan, yakni pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara di 37 kabupaten perbatasan pada 2013 dengan anggaran Rp 2, 245 triliun. Kemudian pembangunan sarana komunikasi dan telekomunikasi berupa pembangunan tower sebanyak 60 unit di 20 kabupaten dengan anggaran Rp 235, 716 miliar.

Selanjutnya, percepatan pembangunan infrakstruktur perumahan, melalui program pembangunan Rumah Wilayah Perbatasan yang dimulai pada 2011 dibangun 450 rumah di 9 kabupaten, yakni Kabupaten Keerom, Jayapura, Belu, Timur Tengah Utara, Maluku Tenggara Barat, Natuna, Rokan Hilir dan Indragiri Hilir.

Pada 2012 dibangun 910 unit di 7 Kabupaten, yakni Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Nunukan, Malinau dan Morotai. Pada 2013 dibangun 825 unit di 6 Kabupaten, yakni Bangkayang, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, Nunukan dan Morotai.

Mendagri menambahkan, pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Energi dan Sumber Daya Mineral melalui program Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan sebesar 2.900 KW sebanyak 58 unit di 10 provinsi, yakni Provinsi Riau, Kepri, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

Gamawan menegaskan, komitmen K/L semakin menguat terkait pengelolaan batasa wilayah negara dan kawasan perbatasan. Alokasi anggaran untuk Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2013 dari 24 K/L sebesar Rp 7,3 triliun, meningkat 89 persen dari nilai tahun 2012 sebesar Rp 3,9 triliun. 

Alokasi anggaran tersebut, disalurkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Perbantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada di sejumlah K/L. Untuk digunakan penyedian saranan dan prasarana untuk membuka keterisolasian dan memperlancar hubungan antar pulau-pulau kecil terluar, penyediaan sarana dan prasaranan pelayanan sosial dasar masyarakat, serta penyediaan peralatan dan teknonolgi pengembangan ekonomi lokal.

Editor : Surya