Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BNPP Gelar Raker dengan 13 Gubernur Buka Keterisolasian Kawasan Perbatasan
Oleh : Surya
Kamis | 18-07-2013 | 13:02 WIB
Gamawan-Fauzi.jpg Honda-Batam

Mendagri Gamawan Fauzi

JAKARTA, batamtoday - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Kerja ke-V dengan 13 gubernur  antara lain Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sani dan kementerian/lembaga terkait di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/7/2013). 


Rapat kerja (raker) yang bertemakan 'Dengan membuka keterisolasian kawasan perbatasan, kita wujudkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka NKRI' ini , dipimpin oleh Mendagri Gamawan Fauzi selaku Ketua BNPP juga dihadiri Panglima TNI Agus Suhartono dan Menteri PPN/Kepala  Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana.

Rakernas V, kata Mendagri, akan merumuskan  rekomendasi kebijakan dan program untuk mengatasi keterisolasian kecamatan lokasi prioritas pengelolaan perbatasan negara, untuk mendukung upaya pengamanan batas wilayah negara.

"Serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sumber daya alam setempat," kata Gamawan.

Rekomendasi kebijakan dan program tersebut,  terangkum dalam  3 domain pengelolaan perbatasan yang menjadi fokus BNPP, yakni kedaulatan dan keutuhan NKRI (penanganan batas), Keamanan dan ketertiban perbatasan (pengamanan perbatasan) dan Kesejahteraan masyarakat perbatasan (pembangunan kawasan perbatasan)

Ketua BNPP mengatakan, ada lima agenda utama pengelolaan perbatasan negara. "Pertama, agenda penetapan dan penegasan batas wilayah negara," ujarnya.

Kedua, agenda peningkatan pertahanan, keamanan dan penegakkan hukum. Ketiga agenda pengembangan ekonomi kawasan. Keempat, peningkatan pelayanan sosial dasar. "Kelima, agenda penguatan kelembagaan," tuturnya.

Mendagri menambahkan, perkembangan pengelolaan perbatasan menggembirakan dengan semakin menguatnya komitmen kementerian/lembaga terkait dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Saat ini, lanjut Gamawan, alokasi anggaran untuk rencana aksi pengelolaan perbatasan negara Tahun 2013 dari 24 K/L sebesar Rp7,3 triliyun, sudah meningkat sekitar 89 persen dari Tahun 2012 yang hanya sebesar Rp3,9 triliyun.

Alokasi anggaran tersebut, menurut Gamawan, disalurkan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan dana alokas khusus.

Editor : Surya