JAKARTA, batamtoday - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Indonesia makin mendekati titik kebangkrutan sebagai negara, yang bisa dilihat dari jumlah hutang luar negeri saat ini mencapai Rp 2.036 triliun.

"Ada lima tanda yang memperlihatkan Indonesia sedang tergerus arus kebangkrutan. Tanda pertama adalah utang pemerintah yang semakin menumpuk, sekarang sudah mencapai Rp 2.036 triliun," kata Uchok Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Menurut Uchok, hutang sudah sampai sebesar Rp.2.036 triliun itu ternyata tidak bisa mensejahterakan rakyat. Tetapi, rakyat dibebani dan dipaksa membayar bunga dan pokok utang.

"Hal in disebabkan, pengelola utang tidak transparan, dan cenderung korup dan tertutup dalam perencanaan utang. Sehingga realisasi utang luar negeri banyak diperuntukan bagi proyek-proyek yang bukan produktif agar tidak dapat membayar bunga dan pokok utang tersebut," tandas Uchok.

Tanda kedua adalah aset negara atau tanah beserta SDA (sumber daya alam) lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta. Ketiga  cadangan devisa negara yang semakin tergerus dan merosot hingga ke titik nol.

"Lihat saja sekarang, pada akhir bulan Desember 2012 masih ada sekitar USD 112.8 miliar, namun pada akhir bulan Juni 2013 merosot menjadi USD 98.1 miliar," paparnya. 

Keempat, yaitu terlihat jelas bahwa saat ini pemerintah tidak bisa menstabilkan harga bahan pokok. "Harga bahan pokok masyarakat terus mengalami kenaikan yang luar biasa, terlebih selama bulan Ramadan, harga bahan pokok diluar batas sikologis," katanya.

Kelima adalah pemerintah sudah tidak mampu lagi membayar gaji para aparat negara.

Uchok menegaskan, utang luar negeri Indonesia yang saat ini mencapai Rp 2.036 triliun itu telah dihabiskan kementerian, lembaga dan BUMN. 

Urutan pertama adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menghabiskan utang negeri sebesar USD.871.1 juta atau setara sebesar Rp8,3 Triliun.

"Kedua, Kementerian Negara PPN/BAPPENAS menghabiskan utang negeri sebesar USD.302 juta atau Rp2,8 Triliun," jelasnya.

Kementerian Pertahanan diurutan ketiga. Kemenhan menghabiskan utang negeri sebesar USD 227,1 juta atau setara sebesar Rp2,1 triliun. Posisi keempat oleh Kementerian Pekerjaan Umum menghabiskan utang negeri sebesar USD.165.5 juta atau setara sebesar Rp1,5 Triliun

"Kelima ada PT. PLN yang menghabiskan utang Luar negeri sebesar USD.59 juta atau setara Rp567,2 milyar. Keenam, Kementerian Perhubungan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.45.6 juta atau setara Rp438,6 milyar," jelas Uchok.

Posisi ketujuh, FITRA menyebut Kementerian Dalam Negeri. Yakni menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.21.2 juta atau setara Rp.204.1 milyar. Lalu diurutan kedelapan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud menghabiskan utang sebesar USD 8.9 juga atau setara dengan Rp.86.1 milyar.

"Sembilan ada Kementerian Kesehatan yang menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.8.4 juta atau setara dengan Rp.81.1 milyar," katanya.

Urutan kesepuluh, ada Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.7.6 juta atau setara Rp.72.9 milyar. Lalu urutan kesebelas ada Badan Koodinasi Survay dan Pemetaan Nasional dengan menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.1.6 juta atau setara Rp.15.7 milyar.

"Urutan keduabelas ada Kementerian Komunikasi dan Informatika menghabiskan utang laur negeri sebesar USD.984.4 ribu atau setara Rp.9.4 milyar. Tigabelas, Kementerian pertanian menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.912.8 ribu atau setara Rp.8.7 milyar," jelasnya.

Diurutan keempat belas, ada PT. Pertamina yang menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.353.7 ribu atau setara Rp.3.3 milyar. Posisi lima belas, ada Kementerian Agama menghabiskan utang luar negeri sebesar USD.262.2 ribu atau setara Rp.2.5 milyar

"Terakhir, urutan enam belas ada Kementerian Kelautan dan Perikanan menghabiskan utang Luar negeri sebesar USD.7331 atau setara Rp.70.3 juta," lanjutnya.

Editor : Surya