Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BPK Karimun Berupaya Manjakan Investor
Oleh : Khoiruddin Nasution
Kamis | 04-07-2013 | 11:35 WIB
nurdin-ftz.jpg Honda-Batam
(Foto: Khoiruddin/batamtoday)

KARIMUN, batamtoday - Untuk mengundang masuknya investor ke Karimun, Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Karimun memudahkan segala bentuk birokrasi.

Salah satunya melalui workshop peningkatan pelayanan perijinan dan investasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dengan tema meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi aparatur dan pelaku usaha tentang perijinan dan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun.

Bupati Karimun, Nurdin Basirun dalam sambutannya, Kamis (4/7/2013) di Gedung Nasional mengungkapkan kesulitan menghadirkan investor se-kelas PT. Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB) ke Kabupaten Karimun.

Kendati sebelumnya telah menapak di Karimun ini PT Karimun Sembawang Shipyad (KSS), namun gaung Karimun sama sekali tidak terdengar.

"Dulu pada saat masa Sijori (Singapora Johor Riau), Karimun sama sekali tidak berpengaruh. Maka langkah yang diambil Pemerintah saat itu menjadikan Karimun sebagai daerah perdagangan bebas," terangnya.

Namun dengan adanya PT Saipem katanya lagi, bukan hanya Indonesia yang mengetahui keberadaan Karimun, bahkan dunia sekarang ini sudah mengajukan daftar antrian untuk berinvestasi ke Kabupaten Karimun.

"Harus saya akui, sejauh ini daya saing Karimun masih rendah, sehingga membutuhkan beberapa kesepahaman," ulasnya.

Lebih jauh Nurdin menjelaskan, saat ini Singapura tidak lagi menjadi primadona industri, sehingga Karimun harus berupaya meraih peluang tersebut dari para investor. Sehingga, investor dapat tumbuh dan berkembang di Bumi Berazam ini.

"Jangan paksakan aturan, permudah birokrasi agar Karimun lebih maju. STS contohnya, kenapa harus dipolitisasi. Padahal jika pendapatan itu diberikan ke daerah, maka berapa banyak anak Karimun yang bisa disekolahkan dan menjadi pintar karenanya,"ulas Nurdin lagi..

Menurutnya,pengelolaan pelabuhan Ship To Ship (STS) merupakan  ajang keegoisan antar instansi pengelola STS itu sendiri. Bahkan dirinya sangat yakin,  Jika pemerintah pusat memberikannya ke daerah secara keseluruhan, maka Nurdin sangat yakin Karimun akan lebih maju dari yang ada sekarang ini.

Sementara itu, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan (BPK), Cendra Nawazir mengatakan kegiatan ini diselengarakan untuk memudahkan sistem birokrasi perijinan di pemerintah.

Namun bagi investor yang mentelantarkan lahan, pihak pemerintah sudah menegur investor tersebut dan bahkan dengan adanya penggesaan tersebut, pihak investor mulai mengadakan percepatan pembangunannya.

Editor: Dodo