Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Berdampak Laju Inflasi Tinggi

BATAM, batamtoday - Tim Asisten Pembangunan Ekonomi Kepri mengadakan rapat bersama dengan Gubernur Kepri di Gedung Graha Kepri, Rabu (3/7/2013). Hal tersebut dilakukan guna mengentahui sejauh mana program pembangunan ekonomi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) belum lama ini.

Pada rapat tersebut, Gubernur Kepri Muhammad Sani memaparkan, pada akhir bulan Juni 2013 lalu pemerintah pusat menaikkan harga BBM yang pastinya akan membawa konsekuensi lain bagi pertumbuhan ekonomi di Kepri.

"Hal ini ini yang harus kita antisipasi dengan baik. Dampak kenaikan BBM terjadinya laju inflasi yang cukup tinggi akibat kenaikan harga-harga barang kebutuhan," ujar Sani.

Untuk mengantisipasi tingginya laju inflasi, pemerintah membuat sejumlah kebijakan yang menitikberatkan pada program kebijakan di bidang pendidikan, dibidang kesehatan dan juga bidang transproratasi.

"Pasca naiknya BBM yang membawa konsekuensi pada naiknya berbagai barang kebutuhan," jelasnya.

Selain itu, Sani juga memaparkan faktor lain yang perlu mendapat perhatian serius usai kenaikan harga BBM adalah masalah kesejahteraan bagi buruh ataupun pekerja. Apalagi bulan depan sudah mulai memasuki pembahasan mengenai Upah Minimal Kota (UMK).

"Ada baiknya pembahasan yang nantinya diambil haruslah cermat baik dan tepat. Karena pembahasan yang cermat baik dan tepat akan meberikan kepastian pada keputusan UMK yang dihasilkan," ujarnya.

Sementara itu Kris Wiluan, Ketua Tim Asistensi Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepri menjelaskan, program unggulan yang akan terus dikembangkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kepri yakni industri perikanan, industri agrikultur, industri pariwisata, industri multimedia, industri penunjang migas, industri perkapalan dan terakhir industri elektronik.

"Untuk bidang investasi sebagai penopang utama laju pertumbuhan ekonomi di Kepri, agar tidak ada lagi hambatan, baik dari birokrasi, perizinan maupun kepastian hukum lain," ujar Kris.

Selain itu diharapkan tidak ada gejolak dari pekerja yang bisa mengganggu iklim berinvestasi. Sedangkan menyangkut persoalan tanah di Batam, harus ada kepastian mengenai status serta izin atas penggunaan lahan secara jelas.

Editor: Dodo

---