BATAM, batamtoday - Untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan penerimaan negara, Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI berharap Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kepri terpisah dari Provinsi Riau.

Dijelaskan oleh Harry Azhar, saat ini kantor DJP Kepri masih tergabung dengan Riau. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap jangkauan wilayah serta potensi penerimaan.

"Penggabungan DJP Kepri dan Riau membuat wilayah kerja DJP luas dan kurang fokus. Padahal ada banyak industri di Batam," kata Harry, Senin (1/7/2013).

Seharusnya, lanjut Harry, DJP Kepri bisa mandiri, terpisah dari DJP Riau sehingga dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat.

"Kalau terpisah, petugas menjadi lebih fokus, bisa sampai ke pelosok Kepri," ujarnya.

Sedangkan jika dilihat dari sisi penerimaan negara, bahwa potensi penerimaan pajak di Kepri relatif besar, yaitu sekitar Rp 7 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari penerimaan Provinsi Riau sekitar Rp 10 triliun.

"Kalau sudah mandiri, penerimaan pajak tersebut bisa dimaksimalkan," ungkap Harry.

Akan tetapi, Harry mengakui, untuk melakukan pemisahan dari Riau masih ada syarat yang harus dipenuhi yakni di Kepri memiliki tujuh Kantor Pajak Pratama (KPP), sedangkan sekarang ini baru ada 5 kantor karena KPP Natuna dan Anambas masih masuk ke Tanjungpinang.

"Kalau kedua kabupaten tersebut sudah memiliki KPP sendiri, baru syaratnya bisa dipenuhi," kata Azhar.

Editor: Dodo