Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DAU Kepri akan Diperjuangkan Minimal 26 Persen dari PDN
Oleh : Zulbahri
Kamis | 20-06-2013 | 12:59 WIB
Zulbahri_MPd.jpg Honda-Batam

PKP Developer


Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri

JAKARTA, batamtoday - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI Zulbahri meminta pemerintah merealisasikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah minimal 26 persen dari Produk Domestik Netto (PDN) dan meningkat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.


Sebelumnya, DAU cuma berkisar 23 persen dan untuk sendiri Kepulauan Riau (Kepri) dialokasikan sebesar 15 persen.  

"Dana itu amat penting untuk membiayai pembangunan daerah. Kalau dapat tiap tahun DAU ke daerah bisa terus ditingkatkan," kata Zulbahri di Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Menurut Zulbahri, permintaan ini sesuai dengan semangat UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2013 diperkirakan bertambah Rp337 miliar atau menjadi Rp2,587 triliun.  Angka ini naik 15 persen dari DAU tahun sebelumnya, yakni Rp2,25 triliun. 

Zulbahri menambahkan, pihaknya tengah memperjuangkan laut masuk dalam komponen penghitungan DAU. Selama ini, yang dihitung cuma luas daratan.

"Kepri kan memiliki laut yang luas. Jadi jika ini masuk dalam komponen penghitungan, maka Kepri bisa menerima DAU lebih adil dari daerah yang memiliki luas daratan," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam ini.

Zulbahri menyatakan saat ini tengah diusulkan pembangunan dermaga yang representatif di Natuna. Hal itu dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau di Natuna dan Kepri pada umumnya.

"Kita lagi perjuangkan. Semoga saja bisa terealisasi," katanya.

DPD RI , kata Zulbahri, juga menekan agar pemerintah mengalokasikan kompensasi dari pengurangan subsidi BBM yang mengarah pada peningkatkan nilai ke-ekonomian daerah. Tujuannya dalam rangka mengatasi kemiskinan struktural di daerah dan menekan kesenjangan antar daerah.

Editor : Surya