JAKARTA, batamtoday - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menilai jebolnya biaya subsidi BBM yang harus ditanggung APBN, lebih disebabkan kegagalan pemerintahan SBY dalam melakukan manejemen pengolahan energy nasional, dimana adanya pembiaran penjualan BBM bersubsidi ke luar negeri oleh para mafia minyak yang dibekingi oleh petinggi petinggi negara.

Selain itu, meningkatnya komsusmsi BBM bersubsidi juga dinilai sebagai akibat kegagalan SBY dalam membangun infrastruktur, hingga meyebabkan pemborosan BBM bersubsidi. Kini Pemerintah SBY ingin menaikan harga BBM dengan iming-iming memberikan kompensasi BLSM selama 5 bulan, dan selanjutnya dampak kenaikan BBM ditanggung sendiri oleh rakyat.

"Ini adalah kebijakan akal bulus pemerintah. Kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintahan SBY merupakan kebijakan politik untuk kepentingan politik pribadi SBY dan partainya menjelang Pemilu 2014, dan bukan kebijakan untuk memperbaiki perekonomian nasional seperti yang dikatakan SBY dalam keterangan pers mendadak di Kantor Presiden mengenai rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat ini," ungkap Arief Poyuono SE, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, dalam siaran pers yang diterima batamtoday, Senin (17/6/2013).

Apalagi, pernyataan SBY yang mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk kecintaan pada rakyat, Arief menilainya sebagai kebohongan besar dan rayuan bulus seorang SBY.

"Justru dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan oleh SBY lebih kental untuk mendapatkan suara pada pemilu 2014 dengan mengunakan dana kompensasi kenaikan harga BBM kepada 15 juta rakyat miskin serta rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM," ujarnya.

Menurutnya, sudah ada fakta yang jelas kalau SBY melakukan strategi yang sama seperti tahun 2008 menjelang pemilu 2009, dengan menaikan harga BBM dan memberikan bantuan lunak tunai. Dan setelah menjelang pemilu 2009, SBY menurunkan harga BBM.

"Jadi jelas bahwa SBY akan melakukan tipu daya kepada lawan-lawan partai politiknya," ungkap Arief.

Oleh karena itu, lanjutnya, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu  menghimbau semua kalangan mahasiswa, buruh, tani, dan nelayan untuk melakukan penolakan secara besar- besaran atas kenaikan harga BBM yang berkedok bantuan langsung sementara atau BLSM  untuk rakyat miskin dan rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM.

"Banyak hal yang bisa dilakukan untuk tidak melakukan kenaikan harga BBM atau pemberian BLSM pada rakyat, kalau mau berbicara keadilan bagi rakyat terkait politik harga BBM. Misalnya dengan memberlakukan petrol tax yang dibebankan pada kendaraan bermotor pribadi dengan beban pajak atau tax yang tinggi setiap tahunnya," tutur Caleg DPR RI Partai Gerindra dari Dapil Kalimantan Barat ini.

Ia mencontohkan, setiap mobil pribadi diasumsikan dalam 1 hari mengunakan 10 liter BBM dan dibebankan petrol tax dengan selisih split harga antara harga BBM internasional dengan harga BBM subsidi, dimana didapatkan split harga Rp 4.500 dan dikalikan 10 liter didapatkan Rp 45.000/ perhari yang dibebankan sebagai petrol tax bagi kendaraan pribadi.

"Dalam satu tahun berarti petrol tax yang harus dibayarkan oleh mobil pribadi yaitu Rp 45.000 dikalikan 365 hari, yakni sebesar Rp 16.425.000. Dan jika dikalikan dengan jumlah mobil pribadi yang berjumlah 20 juta unit maka diadapat pemasukan petrol tax dari mobil pribadi sebesar Rp 328,5 triliun. Ini baru dari kendaran pribadi, belum lagi jika dengan kebijakan untuk menaikan royalty bagi pemerintah terhadap sektor pertambangan dan migas," papar Ketua Umum FSP BUMN Bersatu ini.

Sedangkan untuk kendaraan yang digunakan untuk publik transportasi dan yang digunakan untuk berproduksi, tidak perlu dikenakan petrol tax sehingga produk yang dihasilkan dari sektor industry jasa dan barang akan tetap murah dan cenderung dapat bersaing.

"Hitungan mengenai petrol tax ini merupakan suatu contoh untuk membuktikan bahwa SBY melakukan kebijakan kenaikan BBM bukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional, tapi untuk kepentingan politik praktis SBY dan keluarganya serta partainya dan untuk melindungi dari pengadilan rakyat terhadap SBY setelah tidak berkuasa lagi, atas dosa-dosa yang dilakukan selama SBY memerintah. Seperti akan diungkapnya kasus-kasus mega korupsi yang terjadi diera SBY yang memungkin keterlibatan keluarga SBY," pungkasnya.

Alasan penolakan ini sangat berdasar, karena dengan naiknya harga BBM maka perekonomian nasional akan semakin hancur dengan tingginya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat dan makin banyak buruh yang akan di PHK akibat dampak kenaikan BBM  akibat melonjaknya biaya operasional dan tuntutan kenaikan upah oleh buruh terhadap perusahaan perusahaan.

"Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga menduga tidak ada yang gratis bagi parpol dan politisi yang akan mendukung kenaikan harga BBM dan pura-pura menolak kenaikan harga BBM. Kami mendapat informasi bahwa ada disiapkan sejumlah dana besar untuk mengamankan kebijakan kenaikan harga BBM dan pengelontoran dana kompensasi kenaikan harga BBM yang akan diguyur ke politisi senayan dan partai politik," ungkap Arief lagi.

Oleh karena itu, FSP BUMN Bersatu juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk secara ketat dan intens mengawasi dan melakukan penyadapan nomor-nomor handphone politisi senayan, petinggi-petinggi istana dan petinggi parpol jelang kenaikan harga BBM yang akan digelontorkan oleh SBY.

"Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menghimbau semua kalangan mahasiswa, buruh, tani dan nelayan untuk melakukan penolakan secara besar-besaran atas kenaikan harga BBM yang berkedok bantuan langsung sementara atau BLSM  untuk rakyat miskin dan rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM," ujarnya.

Editor: Surya