JAKARTA, batamtoday - Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Aida Z Ismeth mendesak pemerintah untuk meningkatkan status Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi kementerian.

Sebab, koordinasi yang dilakukan BNPP dengan kementerian terkait yang mengganggarkan pengelolaan daerah perbatasan tidak maksimal dan anggarannya tidak tepat sasaran.

"Saya tidak tahu harus bilang apa lagi, tetapi perlu kita pikirkan apakah BNPP kita usulkan jadi kementerian agar koordinasinya maksimal," kata Aida di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komite I DPD RI di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Menurut Aida, kewenangan BNPP selama ini tumpang tindih dengan kementerian terkait. "Selama ini apakah ada koordinasi di lapangan, karena masih tumpang tindih. Anggarannya pun tidak tepat sasaran," katanya.

Aida mencontohkan permasalahan perbatasan di Natuna yang sangat  memprihatinkan dan kurang memiliki infrakstruktur, seperti di Pulau Sedanau. Padahal Natuna merupakan penghasil gas terbesar di Indonesia, dan kekayaan laut Natuna yang melimpah tetapi kerap dicuri nelayan Thailand, Vietnam dan Malaysia.

"Natuna, infrastrukturnya paling minim. Kapal perang AS sering berlalu lalang, kemudian kapal Vietnam, Malaysia dan Malaysia mencuri ikan kita dibiarkan saja. Ini tidak ada koordinasi yang baik, TNI saja tidak mau menjaga di sana karena tidak ada insentif, jauh dari istri dan anak-anak, kapal perangnya juga sudah tua. Saya kira masalah perbatasan sudah gawat, dan perlu perhatian serius," kata Senator asal Provinsi Kepri ini.

Editor : Surya