JAKARTA, batamtoday - Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Tamrin Tomagola mempredikasi ada dua hal yang akan menjadi pemicu konflik horisontal dan vertikal di tahun politik 2013 ini, yaitu selain  pemilu, dan yang menjadi ancaman serius adalah konflik pertahanan tanah di daerah-daerah.

Sebab, konflik tersebut melibatkan aparat dan pemerintah daerah sehingga akan menimbulkan konflik horisontal dan vertikal tersebut.

"Konflik tanah itu akan menjadi ancaman serius, karena melibatkan aparat dan pemerintah daerah. Lebih bahaya lagi kalau aparat membekingi pengusaha dan pejabat. Untung saja Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan tanah adat dan wilayat," tandas Tamrin pada talk show DPD RI bersama anggota DPD RI Abdurrachman Lahabato, dan Sekjen Perhimpunan Umat Beragama Indonesia John N. Palingi di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Menurut Tamrin, saat ini sudah mulai memanas konflik tanah rakyat tersebut yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota, dan diperparah dengan keterlibatan aparat dan preman-preman yang bergerombal sebagai beking aparat dan pengusaha itu sendiri.

"Khusus pemilu sendiri, saya belum melihat ada ancaman yang serius, karena baik Pilpres, Pileg DPR dan Pileg DPD RI sendiri, rakyat tak merasa penting, karena tidak berimplikasi apa-apa selama ini bagi mereka," tambahnya.

Sebaliknya kata Abdurrachman, politik akan menjadi pemicu utama di tahun politik ini. Baik pilpres, pileg DPR maupun DPD RI. Mengapa? Karena konflik di daerah terkait pilkada selama ini selalu dipicu oleh elit politik sendiri. Apalagi dibarengi dengan penggelontoran uang atau money politics, maka konflik itu akan lebih memanas lagi dengan sikap provokasi dari tim sukses masing-masing kandidat. "Rakyat sendiri belum cerdas," ujarnya.

Hanya saja yang menjadi pertanyaan, bahwa kenapa rakyat mudah diprovokasi dan digerakkan untuk konflik tersebut?

"Karena rakyat masih miskin, lapar,  kebodohan, ketidakadilan dan sebagainya. Saya berbeda dengan orang kaya dan terdidik, mereka ini jelas tidak mudah digerakkan maupun diprovokasi oleh elit," ungkap Abdurrachman.

Oleh sebab itu John tak yakin konflik masyarakat selama ini dipicu oleh suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA, karena semua agama mengajarkan perdamaian, dan kemanusiaan yang luhur serta melarang perusakan dan pembunuhan.

"Konflik selama ini dipicu oleh kesenjangan ekonomi, dan liberalisme sumber daya alam yang tidak berpihak pada rakyat. Anehnya, seolah ada pembiaran konflik, seolah bangsa ini kehilangan identitas Pancasila-nya," tutur John.

Editor : Surya