JAKARTA, batamtoday - Komisi X DPR yang membidangi pendidikan menyetujui anggaran sebesar Rp829.427.325.000 untuk penerapan pelaksanaan kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan pada Juli mendatang.

Kurikulum 2013 dianggap akan memberikan perubahan di dunia pendidikan Indonesia secara signifikan, namun Komisi X tetap memberikan catatan kompetensi lulusan dan standar proses pelaksanaan perlu disempurnakan lagi.

Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dari F-PDIP di Jakarta, Selasa (28/5/2013) mengatakan, sebanyak enam fraksi menyatakan setuju dengan memberikan catatan mengenai pelaksanaan kurikulum, sementara tiga fraksi menyatakan tidak setuju atas penerapan kurikulum 2013. 

Enam fraksi yang setuju tanpa memberikan catatan adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksui Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Hanura. Sementara tiga fraksi yang menolak adalah Fraksi PPP, Fraksi PKS dan Fraksi PAN. 

Enam fraksi yang setuju mempersilahkan pemerintah mengubah kurikulum berjalan karena ini merupakan domain pemerintah untuk mengubah sistem pendidikan sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional No 20/2003.

Namun, F-PDIP yang disampaikan Irsal Yunus menyatakan, kurikulum baru harus mampu menjadikan kearifan lokal sebagai pendidikan karakter. Oleh karena itu, kurikulum baru harus mengangkat pendidikan Pancasila sehingga lulusan dapat bersaing secara global tanpa meninggalkan nasionalisme mereka.

Sedangkan pandangan Fraksi Golkar yang disampaikan Popong Otje Djundjunan menyatakan setuju dengan catatan. Popong menjelaskan, fraksinya meminta dokumen kurikulum harus lengkap sementara perangkat manajemennya juga harus tertata.

"SDM seperti guru, kepala sekolah dan kepala dinas harus jadi perhatian utama kurikulum. Buku juga harus dikontrol ketat," katanya.

Sedangkan tiga fraksi yang tidak setuju ialah fraksi PKS, PPP dan PAN. Rohmani dari PKS menyampaikan, kurikulum memang penting dalam sistem pendidikan nasional. Namun perencanaan anggaran yang selalu berubah menunjukan tidak matangnya manajemen perencanaan. Belum adanya susunan silabus dan uji publik yang hanya sebatas sosialisasi mengindikasikan ketidaksiapan kurikulum.

"Persiapan guru dan buku tidak maksimal dan tak sesuai prosedur. Kami tidak setuju kurikulum berjalan tahun ini," kata Rohmai.

Ibrahim Sakty Batubara dari PAN menambahkan,  sisa waktu dua bulan tidak mungkin mampu mengejar pelatihan guru dan tender proyek buku. Dia menyatakan, kurikulum tidak boleh dilakukan tergesa-gesa karena membutuhkan sistem perencanaan dan sumber daya yang terlatih.

"Oleh karena itu, ujarnya, PAN merekomendasikan kurikulum tidak dilakukan secara bertahap dan terbatas namun hanya sekedar ujicoba saja, " katanya.

Editor : Surya