BATAM, batamtoday - Sebanyak 33 lapak Pedangang Kaki Lima (PKL) yang sudah ditata oleh Pemko Batam di kawasan lingkungan perkotaan dalam rangka percepatan pembanguan ekonomi diresmikan oleh dua Menteri RI, Jumat (24/5/2013) sore.

Menteri yang datang meresmikan PKL tersebut yakni Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gumawan Fauzi. 33 lapak PKL yang diresmikan itu terletak di daerah perkotaan 91 Square, Nagoya, Batam.

Syarif Hasan, mengatakan pemerintah akan selalu mendukung keberadaan PKL, melalui bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun bantuan lainnya. Selain itu, PKL yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu ditata, karena dapat mengurangi pengangguran atau membuka lowongan kerja baru.

"PKL juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah sangat mendukung keberadaan PKL ini," kata dia.

Penataan PKL ini, kata Menteri, bukan hanya di Batam, tetapi dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia. Sehingga, penataan terhadap PKL dengan memberikan ruang atau tempat melakukan usaha tetap ditingkatkan khusunya di wilayah perkotaan seperti Batam.

"PKL berhak untuk mendapat bantuan, tak ada alasan untuk tidak diberikan asal tempat usaha dan identitasnya jelas. Misalnya, KUR jika dipersulit atau tidak diberikan, catat namanya langsung laporkan kepada Menteri," paparnya.

Diakui Mendagri, di tengah kesibukannya yang sangat padat dia tetap menyempatkan diri untuk meresmikan PKL di Batam. Pasalnya, keberadaan PKL sesuai dengan Perpres 125 tahun 2012, sangat didukung oleh Pemerintah.

Penataan yang dilakukan di semua provinsi se-Indonesia, kata Gumawam tercatat 33 juta pelaku PKL. Dengan jumlah tersebut jika asumsikan menyerap dua tenaga kerja sudah mengurangi angka kemiskinan sebanyak 66 juta. Hal ini salah satu dilihat Pemerintah sehingga dukungan terhadap PKL sangat perhatikan.

"Pertumbuhan ekonomi kita dengan adanya PKL ini meningkat 6 persen. Sehingga dalam perencanaan tata ruang harus diberikan tempat untuk PKL," jelasnya.

Memang, kata Mendagri, sesuai dengan Perpres 125 tahun 2012, mengatur penataan dan pemberian ruang kepada PKL. Untuk itu dia mewacanakan agar para pelaku usaha ini ditempatkan dalam lokasi yang mengakomodir semua PKL, dan dalam tempat tersebut memungkinkan diadakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan usaha.

"Koperasi, perputaran uang dan pemberian bantuan bisa langsung di tempat itu, jika sudah ditata dalam satu tempat di tengah perkotaan. Bukan di hutan ataupun di pinggiran kota," lanjutnya.

Kepala BPOM, Lucky S. Slamet, yang turut hadir dalam peresmian PKL di Batam, mengatakan mereka siap membantu pemerintah dalam memajukan daerah. Pengawasan terhadap makan yang diperdagangkan oleh PKL akan tetap mereka awasi.

"Secara umum di Batam kesadaran pelaku usaha terkait keamanan makanan sudah meningkat. Namun masih ada 30 persen yang belum memenuhi standar, sehingga pengawasan akan tetap ditingkakan oleh BPOM," tutur dia.

Kedatangan dua Menteri RI dan Kepala BPOM, serta rombongan disambut oleh Gubernur Kepri, Muhammad Sani dan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan.

Sani dalam kata sambutanya, mengucapkan terimah kasih atas kedatangan Menteri dan Kepala BPOM untuk meresmikan PKL yang ada di Provinsi Kepri, khususnya di Batam. Pertumbuhan PKL sangat didorong sehingga dapat memberikan kontribusi dan membuka lapangan kerja.

"Penataan dan dorongan secara terus menerus ini, agar PKL dapat bersaing di Asean Economi Community (ACC) yang akan diberlakukan tahun 2014 mendatang," ujarnya.

Editor: Dodo