BATAM, batamtoday - Mendapat pengaduan dari berbagai masyarakat dan kondisi riil di lapangan, anggota DPRD Batam, Udin P. Sihaloho mengaku kecewa. Pasalnya, pendidikan yang seharusnya mencerdaskan beralih fungsi menjadi ajang bisnis.

Beberapa pengaduan yang diterima Udin baik lisan maupun tulisan seputar pendidikan, mengarah kepada buruknya peningkatan mutu dan menjadi ajang bisnis oleh oknum-oknum pejabat di dunia pendidikan kota Batam. Tak tanggung-tanggung, penyalahgunaan jabatanpun kerap terjadi dan tetap mengesampingkan pendidikan yang mencerdaskan.

Salah satu contoh yang paling nyata, kata Udin, Batam sebagai tuan rumah pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SMP 2013. Perwakilan Batam empat orang yang ikut dalam perlombaan tersebut tak satu orang pun yang mendapat medali. Kekalahan ini bukan salahnya peserta didik ataupun guru, namun pejabat yang memangku kewewenangan mengelola pendidikan itu sendiri.

"Kondisi ini yang mau kita banggakan dari pendidikan di Batam," kesalnya, Selasa (21/5/2013) siang.

Tak hanya itu, lanjut Udin, SMS yang masuk ke ponselnya pengaduan dari masyarakat ataupun guru yang merasa diintimidasi oleh pejabat yang berwewenang di dunia pendidikan, yakni instruksi Ketua PGRI Batam, Rustam Effendi melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) mewajibkan setiap Kepala Sekolah untuk mengambil baju pramuka sebanyak siswa di sekolah masing-masing dengan harga Rp 130 ribu per stel. Baju tersebut diambil di Sekretariat/Nyat Center setiap hari kerja mulai jam 10.00 WIB.

"Saya lihat SMS ini sebagai penyalahgunaan jabatan dan menjadikan sekolah sebagai lahan bisnis. Jelas ini bentuk intimidasi dan tak lagi mengutamakan mutu pendidikan," jelas dia, seperti isi sms yang masuk ke ponselnya.

Ia menilai, pengadaan baju yang dilakukan oleh pihak sekolah atau pejabat pendidikan di Batam, sangatlah membebani para orang tua siswa. Pasalnya, ada lima jenis baju yang harus dimiliki setiap siswa dalam mengecap pendidikan di Batam. Kelima jenis baju tersebut, misalnya untuk SMPN yakni Biru Putih, Pramuka, Batik, Melayu dan Olahraga. Bahkan, ada juga jenis baju lain untuk siswa yang mengikuti pendidikan ekstra kulikuler.

"Ini kan sudah ajang bisnis namanya, sudah jenis bajunya banyak, itupun harus dari pihak sekolah. Iya, kalau orang tuanya mampu, kalau tidak mampu, gimana tak sekolah lagi?," lanjutnya.

Masih banyak pengaduan lain yang diterima Udin terkait buruknya pendidikan di Kota Batam, namun dia berharap kondisi ini segera diperbaiki. Pejabat yang kerap menyalah gunakan jabatannya diharapkan bisa sadar, demi meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan anak didik di Batam.

"Masih banyak ini pengaduannya. Ada yang bangun rumah sampai milliaran rupiah, dan diminta untuk diusut KPK. Memang hal yang janggal, tetapi yang kita mau mutu pendidikan di Batam segera diperbaiki," tutup dia.

Editor: Dodo