JAKARTA, batamtoday - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mendukung kenaikan harga BBM disesuaikan dengan harga pasar internasional.

Dia melihat pasca reformasi ini masalah BBM seperti hantu yang menakutkan dan terus-menerus menjadi polemik di tengah masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sutiyoso  dalam diskusi bertajuk ' BLSM untuk Kepentingan Rakyat atau Parpol?' di Jakarta, Kamis (16/5/2013).

"Saya lihat subsidi BBM ini menjadi beban negara hingga Rp 300 triliu per tahun atau setara 20 persen dari APBN Rp 1.600 triliun. Namun, dampaknya tetap terjadi pemborosan anggaran dan korupsi meningkat. Maka wajar kalau ada oknum Polri, yaitu LS mempunyai rekening pribadi Rp 1,5 trliun,' tegas Sutiyoso.

Menurutnya, kenaikan BBM baik disertai kompensasi atau tidak, maupun besar atau kecil kenaikkannya tetap menimbulkan polemik dan bisa mengganggu stabilitas pemerintahan dan negara.

"Karena itu dia yakin dengan harga BBM sesuai pasar internasional tersebut, justru pemerintah bisa melakukan berbagai penghematan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sutiyoso menilai besar kompensasi BBM itu lebih baik langsung dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja dan sebagainya bagi 33 provinsi.

Dimana setiap provinsi mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 5 triliun dengan disesuaikan dengan kondisi daerah provinsi masing-masing, dengan terus mendorong masyarakat sebagai fighter, pelaku, pekerja dan pengusaha kecil yang bisa memandirikan mereka secara ekonomi.

"Seperti China, Korea, dan Jepang, yang menjadikan rakyatnya sebagai fighter dan kini bangkit hampir menyamai Amerika Serikat. Jadi, subsidi BBM itu akan menyengsarakan rakyat, selama tidak ada kebijakan yang ekstrim dari penyelenggara negara," tambah Sutiyoso.

Lebih konkret lagi kata Sutiyoso, dana subsidi itu dimanfaatkan untuk transportasi publik yang representatif. Selain menghemat BBM, transportasi massal itu akan sangat membantu rakyat untuk tak menggunakan mobil pribadi, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara yang terus memburuk di Jakarta, dan sebagainya.

"Transportasi massal itu juga bisa dibangun di semua kota-kota besar dalam rangka hemat energi BBM dimaksud,u, "ujarnya.

Editor : Surya