ANAMBAS, batamtoday - Deputi Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohamad Abdi, menilai aktivitas ekonomi yang diselenggarakan oleh koperasi dan UKM di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini masih kurang mendapatkan dukungan pembinaan dan fasilitasi program dari pemerintah.

Minimnya pembinaan dan fasilitasi dari Pemkab Anambas, katanya, terlihat dari dari minimnya alokasi dana sektor koperasi dan UKM dari APBD 2012 yang hanya sebesar Rp 1.0833.496.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp912.385.000 atau dengan capaian keuangan 84.21%.

Minimnya alokasi anggaran ini menyebabkan tingkat 'kesehatan' usaha masyarakat menjadi sangat terbatas," ujar Mohamad Abdi dalam rilis yang diterima batamtoday, Kamis (16/5/2013).

Kondisi lain yang memprihatinkan, lanjut Abdi, adalah minimnya pertumbuhan koperasi dan UKM baru di Anambas, yang disebabkan daya rangsang masyarakat untuk berkoperasi dan ber-UKM masih belum baik.

Menurutnya, sangat diperlukan terobosan program yang sifatnya inovatif untuk dapat menggerakan kembali sektor ini supaya bisa tumbuh dan berkembang.

"Sebagai sektor strategis ekonomi masyarakat, keberadaan koperasi dan UKM semestinya bisa mendapatkan dukungan yang optimal. Minimnya alokasi anggaran ini diperparah dengan desain program yang belum mendukung upaya pengembanagn koperasi dan UKM secara terintegrasi," ungkapnya.

Ditambahkan, dana yang kecil hanya dimanfaatkan oleh birokrasi untuk membiayai operasional kantor, pegawai, biaya rapat dan seremonial lainnya, dan hanya sediki yang diperuntukan guna memfasilitasi kebutuhan koperasi dan UKM untuk peningkatan kapasitas teknis, SDM, kemitraan dan akses pasar.

"Pola pembinaan pemerintah mesti berubah dengan lebih masuk pada substansi permasalahan. Pemerintah harus lebih bertanggung jawab sampai bagaimana pemasaran, manajemen usaha dan manajemen keuangan koperasi dan UKM bisa dikelola dengan profesional," tandasnya.

Ia juga menekankan, agar pembinaan koperasi dan UKM di Anambas ke depan mesti dilakukan dalam konteks yang lebih luas, menyelesaikan permasalahan mendasar serta memperbesar anggaran dan kualitas pengelolaan program.

"Terobosan pemasaran produk dan manajemen usaha adalah komponen yang harus diintervensi secara sungguh-sungguh. Produk koperasi dan UKM yang berdaya saing, kompetitif dan bernilai jual mesti dikembangkan melalui cara-cara yang modern dan efisien. Peran serta pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan usaha bagi sektor koperasi dan UKM di Kabupaten Kepulauan Anambas," ujar Mohamad Abdi.

Editor: Dodo