Jakarta, batamtoday - Penolakan atas rencana pembagunan gedung baru DPR yang bakal menelan dana Rp1,2 triliun semakin bertubi-tubi, bukan saja datang dari kalangan elit, LSM dan elemen masyarakat lainya, tetapi juga dari dalam kalangan parlemen sendiri, sehingga terkesan gedung baru itu sudah 'roboh' sebelum dibangun.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan ketua DPR Akbar Tanjung adalah dua nama yang bisa disebut telah menyatakan penolakanya atas pembagunan gedung DPR baru tersebut, karena dinilai tidak tepat saatnya. JK bahkan mengatakan, gedung parlemen di Jepang dan Amerika tidak semewah gedung DPR yang akan dibangun itu.

Dari kalangang LSM juga tidak terbilang banyaknya penolakan, satu patut disebut LSM Fitra (Forum Untuk Transparansi Anggran Indonesia) yang secara intens melakukan berbagai tekanan kepada parlemen agar membatalkan rencan tersebut.

Fitra bahkan mengancam akan melakukan class action untuk merebut kedaulatan anggaran yang ada pada DPR,

Sebelumnya, Indonesia Budget Center mengungkapkan, angka sekitar Rp 1,2 triliun ini setara dengan:

1. Dana untuk BOS SMP bagi 2,02 juta siswa. Berdasarkan kebijakan BOS Tahun 2010, dana BOS SMP Rp 575.000 per tahun

2. Dana pembangunan 16.000 ruang kegiatan belajar atau kelas baru. Sekitar 16.000 kelas baru ini dapat menampung setidaknya 640.000 siswa (dengan asumsi 1 ruang kelas dapat menampung 40 siswa). Berdasarkan Permendiknas 19/2010, standar biaya 1 ruang kelas baru sekitar Rp 80 juta.

3. Dana bagi 19,5 juta peserta Jamkesmas baru (biaya Jamkesmas saat ini sekitar Rp 66.700 per tahun).

4. Dana untuk membangun 21.000 unit rumah baru di Wasior, Padang, Mentawai, dan Yogyakarta. Berdasarkan desain dari Teknik Sipil ITS, biaya pembangunan satu unit rumah baru sekitar Rp 60 juta.

5. Dana untuk menaikkan subsidi pupuk sebesar 8 persen. Subsidi pupuk 2011 sebesar Rp 16,3 triliun, atau turun 11 persen dibandingkan tahun 2010 (Rp 18,4 triliun).

Dari dalam kalangan dewan sendiri terjadi penolakan. Setelah Partai Gerindra dan PAN melontarkan keberatannya, menyusul PPP menyampaikan pendapat serupa terhadap pembangunan gedung baru DPR.

”Kami lebih mengedepankan (aspirasi) rakyat daripada ngotot meneruskan rencana pembangunan gedung baru ini,” kta Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar kepada waratwan di Senayan, 31 Maret 2011.

PPP sendiri, katanya, sudah sejak awal menolak rencana pembangunan gedung baru tersebut. Persetujuan yang diberikan oleh perwakilan PPP di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) disebutnya bukan sebagai keputusan fraksi.

Untuk itu pihaknya mendesak pimpinan DPR untuk kembali menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, BURT, dan Sekretariat Jenderal DPR mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR menyusul maraknya penolakan dari publik, termasuk dari para anggota Dewan sendiri, namun dia tidak menjelaskan apakah terhadp anggotanya yang berada di BURT akan dikenakan tindakan.

Partai Gerindra secara tegas telah menjatuhkan sanksi kepada anggotanya di BURT yaitu Pius Listrulanang, dan sekaligus menariknya dari kedudukanya sebgai Wakil Ketua BURT.

”Pimpinan, fraksi, dan BURT sebaiknya bertemu kembali, dan melakukan konsultasi, sehingga pembangunan gedung baru dapat dirancang ulang sesederhana mungkin," ujarnya.