JAKARTA, batamtoday - Kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini tidak terlepas dari permainan bandar di dalam maupun luar negeri.

Itu juga tidak lepas dari siapa yang berkuasa dan siapa yang memiliki modal besar sekarang ini untuk memenangi pemilu dan pilpres 2014.

Karena itu konstruksi kenaikan harga BBM tersebut tidak berdiri sendiri karena ada kelompok yang menangguk-menikmati keuntungan.

 
"Kenaikan atau pengurangan subsidi BBM  itu tidak lepas dari permainan bandar menuju pemenangan pemilu dan pilpres 2014. Apalagi sebelumnya sudah jelas, dengan menerapkan konvensasi berbagai kebijakan seperti Raskin, PNPM, BLT, Keluarga Harapan dll, partai penguasa ini malah meningkat 300 % atau tiga kalipat dalam satu periode pemilu," tandas pengamat politik ekonomi Icshanuddin Noorsy pada diskusi 'BBM Dua harga, SPBU kacau' bersama mantan Wakil Ketua  Komisi VIII DPR RI Effendy Simbolon, Wakil Ketua DPR RI FPKS Sohibul Iman, dan Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat  Ichsan Modjo.di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin.

Kenaikan prosentase suara partai itu kata Icshanuddin, tentu sangat mengejutkan banyak pihak. Hanya saja konsekuensinya melahirkan keraguan terhadap adanya suara semu, keterwakilan semu, otoritas dan kebijakan yang semu pula. Mengapa?

"Karena ada ketidakjujuran dalam membuat kebijakan khususnya untuk kenaikan harga BBM. Dan, itu mengikuti cara berpikir IMF dan Bank Dunia,"  ujarnya.

Namun dari kebijakan yang salah tersebut menurut Ichsanuddin, justru pemerintah menangguk-menikmati keuntungan. Oleh sebab itu, maka dia menilai tidak heran kalau kemudian pemerintahan ini berujung-berakhir dengan keamburadulan kebijakan, mengingat otoritas yang dimilikinya juga semu.

"Jadi, bernagkat dari suara yang semu, keterwakilan semu, dan otoritasnya pun akhirnya semu, sehingga tidak bisa keluar dari kungkungan IMF dan World Bank," tambahnya.

Sohibul Iman mengakui jika rencana menaikkan atau mengurangi subsidi BBM tersebut tidak ada komunikasi dengan DPR RI.

"Pemerintah tiba-tiba akan mengurangi subsidi BBM akibat defisit APBN. Karena itu FPKS DPR akan menunggu perkembangan fraksi-fraksi lain untuk menyikapi rencana pengurangan subsidi ini. Yang penting jangan sampai membohongi rakyat," harapnya.

Menurut Effendi Sombolon jika FPDIP tak mungkin mampu menahan nafsu pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebagai wujud liberaliasai BBM ke pasar dunia. Langkah ini juga jelas untuk biaya pemilu 2014, sehingga harus dibarengi adanya konvensasi BLT, Raskin dan lain-lain.

"Maka, nanti akan berebut siapa yang akan mendistribusikan berbagai jenis konvensasi itu untuk menarik simpati rakyat," tegasnya.

Dengan demikian lanjut Effendi Simbolon, semuanya bersifat transaksional dan berebut mencuri uang negara untuk kepentingan politik. Untuk itu dia menyarakan sebaiknya Presiden SBY berdialog langsung dengan rakyat untuk menjelaskan kenaikan atau pengurangan subsidi BBM tersebut, daripada harus melancong ke luar negeri.

"Presiden sebaiknya mendengar suara rakyar terkait pengurangan subsidi BBM ini. Pemerintah harus memahami di mana rakyat masih susah meghadapi sekolah, kesehatan, kebutuhan sehari-hari termasuk transportasi rakyat yang masih memprihatinkan," pungkasnya.

Namun Ichsan Modjo membenarkan jika pengurangan subsidi BBM tersebut akibat terjadinya defisit APBN sebagai dampak dari defisit transaksi berjalan, yang bisa mengakibatkan terjadinya inflasi. Di mana inflasi itu akan mengakibatkan menurunnya konsumsi domestik dan ini tidak boleh dibiarkan. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan dengan menerapkan dua harga BBM dengan persetujuan DPR.

"Jadi, pengurangan subsidi dan berbagai konvensasi yang dilakukan pemerintah tidak ada kepentingan politik,"  ungkapnya.

Editor : Surya