Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Mendagri Resmikan Satu Provinsi dan 10 Kabupaten Baru
Oleh : si
Senin | 22-04-2013 | 15:31 WIB
Mendagri.jpg Honda-Batam

Mendagri Gamawan Fauzi

JAKARTA, batamtoday - Mendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melantik seorang penjabat gubernur dan 10 penjabat bupati serta meresmikan 11 daerah otonom baru.

"Atas nama Presiden, saya meresmikan 11 daerah otonom dan melantik seorang penjabat Gubernur  dan 10 pejabat Bupati," kata Mendagri di Jakarta, Senin (22/4/2013).

Ke-11 daerah otonom baru yang diresmikan adalah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Pangandaran (Jabar), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Manokwari Selatan (Papua Barat), Pegunungan Arfak (Papua Barat), dan Mahakam Ulu Kaltim).

Kemudian Kabupaten  Malaka (NTT), Banggai Laut (Sulteng), Taliabu (Malut), Penukal Abab Pematang Ilit (Sumsel), dan Kolaka Timur (Sultra). Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21, 22, 23, 24 tahun 2012, dan Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8 tahun 2013.

Menurut dia, peresmian daerah otonom dan pelantikan penjabat Kepala Daerah ini, agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa lebih meningkatkan pencanangan pembangunan daerah.

"Peresmian ini sebagai pencanangan agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan  bagi masyarakat secara lahir dan batin," kata Gamawan.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga melantik 1 penjabat gubernur dan 10 penjabat kabupaten terhadap 11 daerah otonom baru yang beru diresmikan. Yakni Irianto Lambrie (Penjabat Gubernur Kaltara), M Enjang Fani (Penjabat Bupati Pangandaran), Haerani (Bupati Pesisir Barat), Edi Hudoyo (Bupati Manokwari Selatan).

Dominggus (Bupati Pengunungan Arfak), MS Ruslan (Bupati Mahakam Ulu), M Hidayat (Bupati Banggai), Herman Naitolu (Bupati Malaka), Arman Sangaji (Bupati Taliabu), Toni Hajriansyah (Bupati Kolaka Timur). 

Mendagri menegaskan, untuk tahap awal terkait peresmian 11 daerah otonom baru tidak ada perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 "Saya minta diawal, jangan dulu, karena itu akan dipindahkan dari induk (pemerintahan) dan dari Provinsi. Pesan saya kan harus efisienkan struktur dan jangan terlalu besar, kalau  perlu enggak usah angkat pegawai baru dulu, tapi pindahkan dulu dari induk ke Provinsi/Kabupaten," katanya. 

Editor : Surya