Pelaksanaan UN Tidak Serentak

JAKARTA, batamtoday - Menyusul berbagai kasus ketidakberesan yang muncul dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sekarang ini, maka anggota Komisi X DPR RI Dedi Suwandi Gumelar itu akan mengakibatkan hasil akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu dia mengusulkan sebuah konsensus nasional agar penilaian UN tahun ini dibatalkan. Apalagi, pelaksanaan UN tidak bersamaan dan berpotensi terjadinya kebocoran soal ujian dan carut-marut lainnya yang menyangsikan terhadap kualitas hasil Un itu sendiri.

"Jadi, pembatalan itu harus melalui konsensus nasional. Dalam rapat kerja DPR,  saya akan sampaikan bahwa agar hasil UN ini dibatalkan seluruhnya. Sebab, tidak adil ada yang dapat foto copy, ada yang pelaksanaannya menyusul, dan lagi banyak laporan terjadinya kebocoran," tandas politisi PDIP itu dalam dialog soal UN di Gedung DPD/MPR RI Jakarta,  Jumat (19/4/2013).

Selain itu putusan pengadilan pada tahun 2007 memutuskan agar UN tidak dilaksanakan, sampai pemerintah mampu meningkatkan kualitas guru, pemenuhan sarana, dan prasarana serta akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia.

Pembatalan itu kemudian dikukuhkan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pemerintah. Miing sapaan akrab Dedi Gumelar itu mengingatkan amanat UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memperkuat hal ini bahwa kelulusan peserta didik ditentukan oleh satuan pendidikan yaitu guru dan kepala sekolah. Baginya kasus semrawutnya pelaksanaan UN tahun ini harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk melaksanakan amar putusan MA dan kembali ke UU.

Menurut Miing, dalam carut-marutnya UN tersebut, pemerintah tidak bisa sekedar minta maaf.  "Pak M. Nuh sebagai menteri memang harus bertanggung jawab, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral,  sebaiknya mundur adalah cara yang paling baik," katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri menyatakan Komisi X betul-betul kecewa dan hal ini tidak boleh dianggap sepele.

"Pelaksanaan UN ini memang menjadikan rasa  kecewa yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena yang semula UN dilaksanakan serentak dengan jadwal yang sama, tapi pada kenyataannya tidak berbarengan dan amburadul," ujarnya.

Terkait dengan UN yang amburadul ini, Komisi X secepatnya akan mengundang Kemendikbud M. Nuh untuk dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan UN ini. Selain itu, Komisi yang membidangi pendidikan dan pariwisata ini juga akan meminta M. Nuh untuk menjelaskan secara komprehensif apa yang sebenarnya terjadi dalam penyelenggaraan pelaksanaan UN tahun ini.

"Kalau pada tahun depan akan diadakan UN, kami meminta dalam pelaksanaan penyelenggaraannya harus lebih baik, atau malahan ditiadakan. Sebetulnya UN itu kan masih pro dan kontra, sebagian orang minta UN ditiadakan tapi sebagian masih ingin mempertahankan. Namun, karena Mendikbud mengatakan bahwa UN ini dimaksudkan untuk menjadi barometer kualitas pendidikan kita dan pemerataan pendidikan secara nasional, maka UN masih diadakan," tambah politisi Golkar itu.

Dia memahami kalau pemerintah ingin mengukur seberapa jauh kualitas pendidikan nasional dapat diketahui secara maksimal, sehingga yang ada bisa dipacu dan yang sudah maju dapat dipertahankan. Karena itu, Komisi X DPR memberi dukungan pada penyelenggaraan UN ini, dengan catatan UN dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Komisi X juga memberikan anggaran untuk pelaksanaan UN yang cukup besar, dengan harapan agar UN dapat berjalan baik. Namun fakta dilapangan, pelaksanaannya masih mengecewakan dan amburadul.

Dalam kunjungan spesifik ke Kaltim, Tim Komisi X menemukan belum adanya kesiapan pelaksanaan UN. Bahkan dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan Kaltim menyatakan bahwa masih ada 155 sekolah di Kaltim yang belum menerima soal, sehingga UN akan dilaksanakan menyusul pada Senin (22/4) pekan depan.

Editor: Surya