Koalisi Tau Samawa Anti Korupsi Minta KPK Periksa Bupati Sumbawa Barat

SUMBAWA BARAT - Pasca didemo oleh warga tentang pembayaran bedah rumah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), hari ini Kamis (18/4/2013) warga yang tergabung dalam koalisi Tau Samawa Anti Korupsi kembali melakukan unjukrasa meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Bupati KSB, KH Zulkifli Muhadli atas dugaan korupsi beberapa proyek di KSB.

Selain itu, warga, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi ini juga meminta BPK melakukan audit investigatif terhadap dana hibah yang diterima Pemda KSB dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Koordinator lapangan koalisi Tau Samawa Anti Korupsi Rahman mengatakan Kabupaten Serba Bisa (KSB), julukan tepat jika melihat berbagai fenomena busuk yang dilakukan Pemerintah KSB di bawah kepemimpinan Bupati KH Zulkifli Muhadli. Semua hal yang nyaris mustahil bisa dilakukan untuk mengeruk uang negara, bisa dilakukan di KSB.

Menurutnya, program yang dibiayai dari APBD KSB, menjadi kedok mengeruk kekayaan bagi para elit KSB.

"Terlalu banyak, kita sebutkan persoalan korupsi yang membelit di daerah yang kita cintai ini." ungkapnya.

Ia mengatakan, keinginan untuk menikmati pelayanan kesehatan berkualitas dengan fasilitas rumah sakit, hingga kini belum direalisasikan. Padahal, dana APBD yang dialokasikan hampir Rp100 Miliar.

Namun, fakta, gedung rumah sakit KSB hanya berupa rangka beton. Bandingkan dengan kabupaten/kota lain di NTB seperti Kota Mataram, Lombok Timur dan lainnya, dengan dana lebih kecil, tetapi telah berhasil membangun rumah sakit dan sudah bisa dinikmati masyarakat.

"Kami juga mendesak KPK segera memeriksa Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli dalam proyek Pembangunan Rumah Sakit Taliwang." urainya.

Justru, lanjut Rahman, hotel megah yang dimiliki kontraktor proyek rumah sakit KSB ini, kini telah berdiri megah. Berdirinya hotel Grand Royal diindikasi merupakan hasil kongkalikong dan korupsi Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli dan koleganya yang dikomandoi Sekda KSB H Musyafirin.

Rahman menambahkan, praktek korupsi dalam proyek ini nyata dan jelas, mulai dari pemaksaan peningkatan status RS KSB, dari tipe C ke tipe B, kemudian diikuti pengalihan anggaran alat kesehatan untuk meningkatkan besaran proyek gedung.

Dalam proyek ini, harga satuan yang termaktub dalam RAB proyek, dimark-up besar-besaran, mulai dri harga pasir, semen, batu, dan biaya lainnya. Pemda KSB beralasan, ada eksalasi harga, tetapi eksalasi harga ini justru hanya diberlakukan pada proyek Rumah Sakit, sedang proyek lain pada tahun sama berlau harga normal.

"Ini jelas hanya kedok dari Bupati dan koleganya untuk mengeruk uang daerah." tegasnya.

Program perbaikan rumah tidak layak huni yang sumber dananya berasal dari hibah PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) juga tidak lepas dari objek korupsi elit Pemda KSB.

Tak itu saja, hibah yang diterima Pemda KSB sebesar USD9 Juta juga diduga dijadikan dana operasional politik untuk merengkuh ambisi Kiyai Zul. Hingga saat ini, dana hibah dari PT NNT ini tidak kunjung direalisasi, meski pihak PT NNT sudah sejak lama menggelontorkan dana ke Pemda.

Editor: Dodo

---