Pemerintah Gagal Laksanakan UN

Inilah Ujian Nasional yang Tak Menasional

BATAM, batamtoday - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Repubik Indonesia (DPD RI) Hardi Selamat Hood menegaskan pemerintah gagal dalam melaksanakan ujian nasional (UN) untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) tahun 2013 ini.

Menurut Hardi, pemerintah dianggap gagal dalam pelaksanaan UN tahun ini sebab tak konsisten dengan aturan main mereka sendiri, sehingga UN tak dapat dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

"UN tahun ini bisa disebut ujian nasional yang tak menasional dan dianggap gagal," kata Hardi kepada batamtoday, Senin (15/4/2013).

Berdasarkan catatan dunia pendidikan di Indonesia, lanjut Hardi,  pelaksanaan UN tahun 2013 ini adalah pelaksanaan UN yang paling buruk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebab pemerintah masih menganggap UN sebagai penentuan final bagi kelulusan siswa.

Masih kata Hardi, semua ini tak lepas dari permasalahan percetakan soal-soal UN yang tak terkontrol dengan baik dari pemerintah pusat dan tidak melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

"Pemerintah pusat tak konsisten dengan peraturan yang mereka buat, dengan melakukan disentralisasi melakukan percetakan soal-soal UN akhirnya ada keterlambatan dalam pelaksanaannya," terang Hardi.

Sehingga pelaksanaan percetakaan soal-soal UN tak dapat dikontrol dengan baik, jika dibandingkan tahun lalu saat pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan itu, semua dapat ditangani dengan baik dan tak ada keterlambatan dalam masalah percetakan soal-soal UN.

"Seperti tahun sebelumnya, seharusnya pemerintah pusat hanya memberikan soal-soal UN yang akan dicetak dan selanjutnya adalah wewenang pemerintah daerah yang melakukan pencetakan soal sehingga dapat dipantau dalam pelaksanaannya sehingga dapat didistribusikan tepat waktu sesuai jadwal," tegasnya.

Pelaksanaan UN yang tidak bisa dilaksanakan secara serentak di Indonesia tahun ini sangat berpengaruh bagi psikologis siswa yang menghadapi ujian, sebab mereka telah mempersiapkan diri secara matang namun pada hari pelaksanaan gagal dilaksanakan.

"Ada 11 provinsi di Indonesia yang tidak bisa melaksanakan UN secara serentak karena tak siapnya pemerintah menyiapkan soal-soal UN. Sebagian besar adalah daerah di Indonesia bagian tengah dan timur sehingga berpengaruh bagi psikologis bagi siswa yang menghadapi UN," jelas Hardi.

Dalam waktu dekat pihak DPD RI berencana segera mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mempertanyakan permasalahan UN tahun 2013 ini yang dianggap gagal dalam pelaksanaannya.

Editor: Dodo

---