JAKARTA, batamtoday - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan disertai Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dinilai hanya menguntungkan Partai Demokrat jelang Pemilu 2014.

 

Demokrat ingin menjadikan rencana kenaikan BBM sebagai alat untuk meningkatkan popularitasnya yang kini masih jeblok.

Hal itu disampaikan Peneliti Indonesian Public Institute Ahmad Rahayu di Jakarta, Kamis (11/4/2013).

" Kebijakan ini apa memang demi kepentingan ekonomi nasional atau hanya demi kepentingan partai penguasa di tahun politik. Kita tahu bahwa elektabilitas Partai Demokrat semakin jeblok akhir-akhir ini, maka SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selaku ketua umum yang juga Presiden Indonesia berfikir keras bagaimana merancang strategi demi meng-upgrade kembali elektabilitas partainya," kata Ahmad.

Jika skenario penaikkan harga BBM bersubsidi ini berjalan mulus, lanjutnya, maka kebijakan lainnya seperti memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT), termasuk juga memberikan beasiswa kepada pelajar/mahasiswa yang kurang mampu dan beras untuk rakyat miskin juga akan dilakukan SBY.

"Indonesian Public Institute menilai publik patut mencurigai bahwa ini murni agenda politik SBY dan Partai Demokrat yang mengekor kebijakan pemerintah," katanya.

Pada prisnsipnya, pengendalian pemakaian BBM bersubsidi memang perlu dikendalikan agar anggaran subsidi yang sudah ditetapkan tidak mengalami pembengkakan.  Namun yang lebih penting daripada itu adalah mengenai rencana kebijakannya sendiri, ditujukan untuk kepentingan rakyat atau elektabilitas Demokrat.

"Dengan menaikkan BBM, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan populis seperti memberikan BLT sehingga terkesan rakyat miskin akan pro Partai Demokrat. Padahal kebijakan itu membodohi rakyat, yang seharusnya pemerintah menguatkan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," kata Peneliti Indonesian Public Institute ini. 

Menurutnya, pemberian BLT atau sejenisnya merupakan 'suap' dari pemerintah kepada rakyat demi menaikkan elektabilitas partainya. Kebijakan menaikkan harga BBM dengan cara mencabut subsidi membuktikan bahwa pemerintahan SBY-Boediono taat azas 'Washington Concensus' yang mengamanatkan antara lain penghapusan kebijakan subsidi untuk rakyat.

"Pemerintah SBY-Boediono pasti berdalih bahwa pemerintah tetap akan memberikan subsidi kepada rakyat dengan cara BLT atau sejenisnya. Alasannya agar dana subsidi tepat sasaran. Padahal dibalik itu ada kepentingan politik pemilu 2014 untuk menaikkan pamor Demokrat yang sudah demikian jeblok dengan cara menyuap rakyat melalui dana yang bila digunakan hanya mampu untuk bertahan hidup beberapa hari saja," katanya.

Ahmad menegaskan, dampak kenaikkan BBM tidak sebanding dengan uang BLT yang akan diberikan kepada rakyat miskin seperti jelang Pemilu 2009 silam.

"Rakyat harus cerdas menyikapi kebijakan pembodohan rakyat ini,  jangan sampai rakyat tertipu dengan kebijakan yang terkesan pro rakyat, padahal menyengsarakan rakyat dan hanya demi kepentingan partai penguasa saja. Karena pada akhirnya tetap Demokrat yang diuntungkan. Rakyat akan kembali menuai kekecewaan dan kesengsaraan," tegasnya. 

Editor : Surya