TANJUNGPINANG, batamtoday - Gubernur Muhammad Sani meminta para kepala daerah di  Provinsi Kepri segera melakukan inventarisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk diajukan pelaksaanan pembangunanya ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat.

Hal itu dikatakan Sani pada wartawan usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat di Kepri, Rabu (3/4/2013).

"Saya berharap semua kepala daerah dapat menginventarisir kebutuhan pelaksanaan Rumah tidak layak huni di daerahnya untuk kita ajukan ke Menteri Perumahan Rakyat, hingga mulai 2014 mendatang alokasi dan untuk pelaksaan pembangunan RTH dari pusat ini dapat segera dilaksanakan," kata Sani.

Sani juga mengharapkan dengan rencana pelaksanaan pembangunan RTLH dari pusat ini akan dapat menuntaskan rehabilitasi RLTH di Kepri terlaksana paling lama di 2015.

"Ini sudah merupakan komitmen saya bersama Wakil Gubernur. Semenjak dilantik kita bertekad untuk menyelesaikan rehabilitasi RLTH yang ada. Paling tidak 2015 nanti semuanya sudah selesai. Kalau kita (Kepri) hanya mampu menyelesaikan 20 ribu dari 35 ribu rumah RLTH yang ad, maka sisanya sekitar 10 ribu hingga 15 ribu kita harap bisa dibantu dibangun oleh pusat," kata Sani.

Hal ini tambah Sani, juga sesuai dengan Visi misi gubernur dan wakil gubernur dalam 4 Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepri, melaui pro pertumbuhan ekonomi, pengentasan pengangguran serta pengentasan kemiskinan dan lingkungan.
 
Selama ini, Kepri dari 2011 sudah melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota termasuk ketua DPRD, dalam pelaksanana pembangunan RTLH, yang berjumlah 34 ribu rumah lebih, dan dalam tiga tahun, sebanyak 12 ribu diantaranya sudah dilakukan pembangunan.

Selain RTLH, Gubernur juga mengatakan, agar kepala daerah juga dapat mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan dan pengadaan rumah bagi PNS, yang juga mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat.

"Dalam waktu dekat ini, seluruh Bupati dan wali kota termasuk Provinsi Kepri, akan menghitung jumlah kebutuhaan rumah Pegawai Negri sipil, berapa yang sudah punya maupn yang belum punya, hingga kedepan dapat diajukan pengadaan rumah bagi PNS dengan membangun kerja sama dengan perbankan,"ujarnya. 

Selain RTLH dan perumahan PNS, keberadaan rumah tak layak huni di pesisir Kepri, juga akan menjadi prioritas dan menjadi PR bagi kepala daerah untuk segera dibangun.

"Setelah melalui inventarisasi dari kepala daerah, keberadaan rumah liar seperti di Batam, akan kita konsultasikan kembali ke Menpera, apakah dapat dilakukan pembangunnya melalui kegiatan pembangunan rumah layak huni ini, yang jelas perencanaanya akan kita tingkatkan dan dimantapkan," ujarnya.

Editor: Dodo