JAKARTA, batamtoday - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berencana melakukan inventarisasi kekayaan pejabat perwira Polri sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Dalam hal pengembangan SDM, mulai tahun ini kami bermaksud menginventarisasi semua pejabat perwira Polri untuk melaporkan kekayaannya, termasuk catatan-catatan mengenai kekayaan dan kegiatan bisnis dari istri, anak, dan keluarganya," kata anggota Kompolnas M Nasser, di Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Nasser menyatakan, pihaknya juga akan mengembangkan politik anggaran Polri agar tidak ada lagi kasus seperti yang menimpa Irjen DS, tersangka perkara korupsi simulator SIM.

Selain itu, lembaga pengawas kinerja Polri itu juga akan memberikan perhatian lebih pada pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kepolisian.

Anggota Kompolnas lainnya, Hamidah Abdurrahman, menuturkan pihaknya ingin menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk membuat arah kebijakan yang berguna dalam mendukung peningkatan kinerja Polri.

Meski mengakui kewenangan Kompolnas sebenarnya belum sampai pada inventarisasi kekayaan pejabat Polri, Hamidah berharap lembaga itu mampu menjangkau kegatan inventarisasi harta kekayaan mereka.

"Saya kira itu langkah maju yang bisa kita lakukan. Sekarang ini misalnya ada dugaan polisi yang kekayaannya melebihi kewajaran tapi dia selalu berkilah bahwa itu dari keluarganya, istri misalnya. Lalu dari mana modal istrinya, ini `kan juga perlu kita cermati," katanya.

Hamidah mengatakan pula, arah politik anggaran Polri yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak jelas.

Dia menyatakan, berdasarkan ketentuan, dana PNBP justru tidak digunakan secara strategis.

"Selama ini menurut ketentuan yang ada, sebesar-besarnya dana PNBP itu dimanfaatkan oleh lalu lintas. Indikasinya banyak, sehingga bagian ini jadi lahan `basah`," kata dia lagi.