TANJUNGPINANG, batamtoday - Sebagai daerah perbatasan, tantangan yang dihadapi Provinsi Kepri sungguh luar biasa terhadap dampak dan peredaran naroba dari luar maupun di dalam daerah.

Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Soerya Respationo meminta seluruh aparat penegak hukum agar dapat serius melakukan penegakan hukum dan memberantas peredaran narkoba di Kepri.

Hal itu dikatakan Soerya saat membuka rapat koordinasi antar instansi aparat penegak hukum dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di wilayah Kepri, di aula Hang Tuah Polda Kepri, Rabu (3/4/2013).

"Sebagai daerah perbatasan dan dekat dengan tetangga, Provinsi Kepri menjadi daerah rawan dalam peredaran berbagai jenis narkotika hingga tidak jarang muncul kesan, pemerintah tidak banyak berbuat untuk menghadang bahaya narkotika yang bisa lebih kejam daripada perang ini, oleh karena ini, melalui kesempatan ini, kami meminta agar penegak hukum bersama seluruh lapisan masyarakat merapatkan diri dan melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba ini," ujarnya.

Pemerintah, tambah Soerya, harus sepakat peredaran narkoba di Indonesia dapat diberantas, yang dibarengi dengan penangkapan pengedar dan pemakai narkotika demikiaan juga arus penyelundupan obat terlarang tersebut.

"Akan sangat memprihatinkan, jika masa depan Kepri rusak akibat dari narkoba ini. Untuk itu, lewat rakor ini diharapkan dapat dihasilkan komitmen dan solusi bersama memberantas narkoba secara riil," harap Soerya.

Soerya menambahkan bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas dari pemerintah dan lembaga penegak hukum saja. Akan tetapi melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dengan koordinasi secara terintegrasi.

"Untuk melakukan upaya tersebut perlu dijalankan secara simultan melalui serangkaian kegiatan yang merangsang kreativitas masyarakat dalam membentengi diri terhadap ancaman narkoba," paparnya.

Editor: Dodo