KARIMUN, batamtoday - Sebanyak 300-an Pegawai Negeri Sipil (PNS), lulusan Universitas Terbuka (UT) Karimun dinyatakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tidak bisa menyesuaikan pangkat dan jabatannya di Pemerintahan Kabupaten Karimun. Alasannya, PNS yang bersangkutan tidak menyertakan Surat Izin Belajar (SIB) maupun Surat Tugas Belajar (STB) dari masing-masing instansinya.

Salah seorang PNS yang tidak ingin disebutkan namanya itu kepada batamtoday, Rabu (3/4/2013) di Gedung Pemkab Karimun mengaku sedih dan menyalahkan pengelola UT Karimun, Sudarmadi yang dinilai lalai mengingatkan kepada mereka.

Akibatnya, waktu, tenaga, kesempatan dan biaya yang tidak sedikit terbuang percuma. Sehingga, dia berencana dalam waktu dekat ini, diri dan beberapa rekan senasib lainnya, akan melakukan upaya hukum terhadap pengurus di UT Karimun.

"Sudarmadi kembali mengulang kegagalannya. Dulu ratusan 800-an mahasiswa UK yang gagal setelah 3 tahun belajar. Kini kami pula yang menjadi korban," ujarnya pilu.

Padahal, katanya lagi ketika dirinya memilih kuliah di UK, pengurus UT yang berada di Dinas Pendidikan Karimun memarahinya dengan alasan, UK ilegal dan tidak bisa untuk penyetaraan pangkat dan jabatan, setelah menamatkan jenjang S1.

Namun kenyataannya ujarnya lagi, malahan UT yang sama sekali tidak memiliki kejelasan untuk kenaikan pangkat dan jabatan PNS-nya. Sehingga dirinya merasa sangat dibodohi oleh pengurus UT Karimun tersebut.

"Walaupun kami tahu bahwa sesuai aturan, UT Karimun itu seharusnya dibubarkan, setelah adanya Perguruan Tinggi di Karimun ini (UK-red), namun kami tidak berani membantah. Sebab, pengurus UT itu, atasan kami di Pemkab Karimun," ungkapnya.

Namun, setelah kejadian ini, sumber dan beberapa rekannya akan melakukan upaya hukum atas penipuan yang terorganisir antara Pemkab Karimun dan UT Karimun.

"Tunggu saja tanggal mainnya," ujarnya.

Editor: Dodo