Demikian disampaikan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq pada pidato penghantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karimun Tahun 2012, di hadapan anggota DPRD Kabupaten Karimun di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Karimun, Kamis (28/3/2013).

Dijelaskan, laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam LKPJ Tahun 2012 ini adalah angka sementara yang belum selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun pemerintah daerah, katanya, akan menyampaikan laporan realisasi anggaran yang bersifat final kepada DPRD, melalui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang berisi tentang Laporan Keuangan setelah diperiksa BPK.

Hal itu sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 pasal 184, tentang Pemerintah Daerah dan akan disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pendapatan Daerah itu diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun sendiri yang pada awalnya ditargetkan sebesar Rp 212, 99 miliar, namun dapat terealisasi sebesar Rp 250,44 miliar atau tercapai hingga 117,58 %.

"Dari bagian dana perimbangan yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 604,57 miliar, sampai akhir tahun terealisasi sebesar Rp 615,58 miliar. Atau mencapai 101,82 persen dari target yang ditetapkan," katanya.

Selanjutnya, pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain penerimaan yang sah, pada awalnya ditargetkan sebesar Rp 102, 82 miliar, namun sampai akhir tahun anggaran 2012 terealisasi sebesar Rp 100,81 miliar. Atau hanya diperoleh sebesar 98,05 %.

Adapun rincian belanja daerah dibagi menjadi 2 bagian. Diantaranya Belanja Langsung, yang pada awalnya ditetapkan sebesar Rp 453,4 miliar, namun kelompok belanja tersebut hanya dapat merealisasikannya sebesar Rp 424, 93 miliar atau sebesar 93,72 % saja.

"Pada kelompok belanja ini, terdiri dari belanja pagawai, belanja hibah, bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa, Partai Politik serta belanja tidak terduga lainnya," terangnya.

Sedangkan kelompok belanja langsung yang merupakan balanja yang dianggarkan, terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, memperoleh porsi yang cukup besar yakni dari yang sebelumnya ditargetkan   sebesar Rp 534,81 miliar, sampai tahun anggaran 2012 telah terealisir sebesar Rp 464,63 miliar. Atau tercapai hanya 86,88 %.

"Anggaran belanja langsung ini digunakan untuk belanja urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 485,4 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 418,63 miliar, atau terealisasi sebesar 86,24 persen. Sedangkan urusan pilihan yang awalnya ditargetkan Rp 49,41 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 46,02 miliar. Atau dengan kata lain, teralisasi sebesar 93,10 persen," terangnya.

Untuk bagian pembiayaan penerimaan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012 katanya lagi, realisasinya berjumlah Rp 95,69 miliar. Sementara pengeluaran terealisasi sebesar Rp 27,85 miliar. Sehingga realisasi pembiayaan netto tahun 2012 sebesar Rp 67,83 miliar.

Selanjutnya katanya lagi, jika dibandingkan antara realisasi pendapatan yang berjumlag Rp 966,84 miliar dengan realisasi belanja yang mencapai Rp 889,57 miliar itu, maka terdapat selisih silpa anggaran sebesar Rp 77,27 miliar.

"Setelah ditambahkan dengan jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 67,83 miliar tadi, maka terdapat surplus anggaran Rp 145,10 miliar. Maka sesuai ketentuan yang berlaku, kelebihan tersebut selanjutnya menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2012," terangnya menjelaskan.

Editor: Dodo