Fitra Minta Transparansi dan Partisipasi Anggaran Masuk Agenda Pembangunan Pasca 2015

JAKARTA, batamtoday - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memanfaatkan pertemuan keempatr panel tingkat tinggi tentang Agenda Pembangunan 2015 pasca MDGs, yang berlangsung di Bali pada 25-27 Maret 2013 ini harus dimanfaatkan secara maksimal.

 

Dalam pertemuan ini Presiden SBY merupakan  merupakan salah satu pimpinan bersama Presiden Liberia dan Perdana Menteri Inggris. Karena itu, Fitra memandang penting untuk mendesakkan transparansi dan partisipasi dalam anggaran sebagai salah satu agenda pembangunan pasca 2015.

Ketua Dewan Nasional Fitra Zumrotin K Susilo dalam Forum CSO Global Pasca 2015 di Bali pada 23-24 Maret lalu, mengatakan, konsep MDGs yang saat ini berlaku, tidak dirumuskan secara partisipatif, dan tidak mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan laporan sumber pendanaan yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.

"Dengan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan, dan juga tidak diikutsertakannya masyarakat untuk melakukan monitoring implementasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, maka tidaklah mengejutkan jika pencapaian MDGS secara umum sangat mengecewakan," kata Zumrotin dalam rilis Fitra yang diterima batamtoday di Jakarta, Rabu (27/3/2013). 
 
Sedangkan Manager Riset Fitra Yenny Sucipto mengatakan, berdasarkan kajian Fitra, program-progrmam MDGs di tiap kementerian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Misalnya bidang kesehatan, rata-rata pertumbuhan anggaran khususnya Kesehatan Ibu dan Anak sebesar 14 persen selama periode 2006-2012, bahkan 2010-2011 sempat mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 38,6 persen.

"Sayangnya walaupun kecenderungan alokasi anggarannya naik, hasilnya terlihat tetap stagnan dan tidak ada kemajuan berarti, sehingga terkesan anggaran yang telah digelontorkan untuk program-program MDGs terkesan terbuang sia-sia," kata Yenny.
 
Menurut Yenny, hal ini terjadi karena masyarakat sama sekali tidak dapat melakukan kontrol terhadap setiap program yang disusun dan dilaksanakan pemerintah.

"Contohnya salah satu program MDGs khususnya menyangkut kematian ibu dan anak yang ada di Kementerian Kesehatan, hampir sebagian besar anggaran (sekitar 75%) hanya dihabiskan untuk belanja perjalanan dinas (pertemuan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monev)" ujarnya.

Transparansi dan partisipasi, lanjutnya,  memungkinkan warga negara dan aktor-aktor lain untuk dapat mempengaruhi penyusunan dan penerapan tujuan dan prioritas-prioritas pembangunan, memonitor apa yang pemerintah lakukan  dengan sumber daya publik dalam mencapai tujuan tersebut, serta memastikan Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Yakni dengan dimasukkannya indicator dan target transparansi fiscal dan partisipasi dalam tujuan Post MDGs 2015, akan meningkatkan pentingnya hubungan/keterkaitan antara tujuan, alokasi pendanaan, implementasi kebijakan, dan monitoring capaian hasil.

Oleh karena itu, Sekjen Fitra Yuna Farhan berharap ada transparansi dan partisipasi anggaran harus disertakan dalam kerangka kerja pembangunan pasca 2015. Yakni seluruh negara diwajibkan untuk melaporkan secara berkala, investasi pendanaan yang mereka gunakan untuk membiayai setiap target dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam kerangka kerja pembangunan pasca-2015, dan juga melaporkan capaian hasil yang telah mereka capai melalui investasi tersebut.

"Dengan cara ini masyarakat bisa memonitor apakah pemerintah mengalokasikan anggaran pencapaian Goal secara memadai dan efektif," kata Yunan.

Kemudian transparansi dan partisipasi anggaran, katanya,  juga harus dimasukkan sebagai target spesifik dalam agenda pembangunan pasca 2015. Target ini termasuk agar pemerintah di seluruh Negara mempublikasikan 6 dokumen kunci anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Target ini juga harus mensertakan public hearing yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran. Sehingga masyarakat bisa mengetahui seberapa besar komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Goal MDGs dibandingkan prioritas pembangunan lainnya.

Editor : Surya

---