Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Komisi III DPRD Anambas Minta Baruna Layani Transportasi Pulau Terluar
Oleh : Emmi Wati
Selasa | 26-03-2013 | 19:34 WIB
Hearing-di-DPRD-Lantai-II-bahas-pembukaan-rute-Baruna-ke-Jemaja--Tarempa.jpg Honda-Batam
Hearing pembahasan pembukaan rute Baruna ke Jemaja dan Tarempa lantau II Gedung DPRD Anambas.

ANAMBAS, batamtoday -- Komisi III DPRD Kabupaten Anambas meminta operator KM Baruna, PT Baruna Jaya yang saat ini melirik Kabupaten Kepulauan Anambas dan merencanakan melayani pelayaran rute Tarempa-Jemaja, juga melayani beberapa pulau terluar di Anambas.


Hal itu diungkapkan Komisi III DPRD Anambas dalam hearing lintas komisi terkait pembahasan pembukaan rute Baruna ke Jemaja-Tarempa yang berlangsung di lantai II Gedung DPRD Anambas, Selasa (26/3/2013).

"Kami dari Komisi III DPRD tidak setuju jika Baruna hanya melayani penumpang dari Tarempa ke Jemaja saja. Kami minta agar dibuka rute ke Kiabu dan Nyamuk dan Munjan," kata anggota Komisi III, Budi Arisandi.

Budi menambahkan, jika Baruna juga meminta subsidi dari Pemkab Anambas agar nantinya harga tiket tidak memberatkan masyarakat, Komisi III juga meminta agar Baruna memberikan pelayanan yang nyaman, aman dan terjangkau bagi masyarakat.

"Jika Baruna juga disubsidi agar harga tiket jangan mahal dan pelabuhan yang dituju jika hanya ke Kuala Maras dan Letung, kami dari komisi III tidak setuju. Baruna harus melayani pulau lain, seperti Desa Nyamuk dan Munjan," ujar Budi lagi.

Sementara anggota Komisi I, Saripan, menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi Baruna akan sangat memberatkan masyarakat. Namun jika membantu masyarakat, hal itu tidak masalah.

"Intinya, kita mendukung adanya penawaran dari Baruna untuk melayani penumpang di Anambas. Tapi kalau disubsidi agar tidak memberatkan masyarakat. Apalagi jika berjalan setiap hari bisa membebankan APBD yang sangat besar, sebagai contoh 30 hari dikali 12 bulan bisa mencapai 7 miliar rupiah," kata Saripan.

Disamping itu, Wakil Ketua II H. Nur Adananala mengaku sangat setuju jika Baruna melayani penumpang di Anambas, namun mereka harus bisa juga melayani untuk Pulau Lingai dan Kiabu.

"Dalam penghitungan subsidi jelas ada aturannya, dan dalam memberikan subsidi agar masyarakat Anambas benar-benar dapat menikmati transportasi ini. Jangan nanti sudah disubsidi tapi harga tiket masih mahal," katanya.

Sementara itu, Sekda Anambas Radja Tjelak Nur Djalal mengatakan, sebenarnya ada tiga perusahaan yang berminat untuk melayani rute di Anambas. Yang terpenting, Baruna atau perusahaan lain tetap harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

"Yang terpenting aman, nyaman dan terjangkau. Dengan adanya pembukaan rute ini maka secara otomatis akan menunjang pariwisata Anambas. Apalagi di Jemaja ada pantai Padang Melang yang panjangnya 8 kilometer, tentunya akan menarik bagi wisatawan lokal maupun asing jika sudah ada transportasi ke sena setiap harinya," kata Sekda.

Pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi I, M D'ai, mengatakan Pemkab Anambas harus bisa memberikan kesempatan yang sama terhadap tiga perusahaan yang berminat membuka rute di Anambas. Selain itu, perlu juga perusahaan mempresentasikan apa saja dan bagaimana beroperasinya di lapangan.

"Nanti secara teknis tim akan melakukan evaluasi, bagaimana baiknya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Intinya, Pemkab juga harus memperlakukan yang sama dengan perusahaan lainnya yang berminat membuka rute disini," ujarnya.

Editor: Dodo

Berita Lainnya

Batam Langganan Banjir, Andi Agung: Kita Giatkan Gotong Royong hingga Tingkat Kelurahan

14-10-2024 | 19:24 WIB

Pemprov Kepri Raih Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan Capaian UMK Tertinggi

14-10-2024 | 19:04 WIB

Nyanyang Minta Pemko Batam Tuntaskan Persoalan Banjir yang sudah Menahun Jadi Langganan

14-10-2024 | 18:04 WIB